Evaluasi Lima Hari Sekolah Belum Rampung

[caption id="attachment_96122" align="aligncenter" width="500"] Siswi SMKN 1 Kota Jambi mengerjakan UN di hari terakhir, Rabu (16/4). Foto Eddy Junaedy/Jambi Independent[/caption] PURWOKERTO - Hingga pertengahan Januari, Dinas Pendidikan belum juga menyelesaikan evaluasi terkait penerapan lima hari sekolah. Padahal seharusnya, evaluasi selesai akhir Desember. Akibatnya, sekolah hingga saat ini masih menerapkan lima hari sekolah. Jika hasil evaluasi sudah ada, maka sekolah bisa menerapkan lima hari sekolah atau kembali ke sistem enam hari sekolah. Pengamat pendidikan dari IAIN Purwokerto Dr Fauzi MAg mengatakan, belum rampungnya hasil evaluasi justru membuat sekolah terkesan dipaksakan menerapkan program tersebut. “Seharusnya jika penerapan lima hari sekolah masih bersifat uji coba, instrumen yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi sudah disiapkan jauh-jauh hari. Bahkan sebelum program uji coba diterapkan,” katanya. Akan tetapi yang terjadi saat ini, pemerintah kabupaten justru baru sibuk menyusun instrumen evaluasi saat program sudah diterapkan. Maka hasilnya, pada semester dua seluruh sekolah jenjang SMA/SMK negeri masih menerapkan program lima hari sekolah. Jika merujuk pada aturan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, evaluasi lima hari sekolah akan dilakukan enam bulan atau satu semester pasca diterapkan. Setelah itu, hasil evaluasi yang akan menentukan nasib sekolah. Apakah program lima hari sekolah memiliki banyak sisi positif dan layak untuk dilanjutkan, atau justru banyak mudharatnya dan dihentikan. “Padahal siswa dan guru sebagai pelaku di lapangan, memiliki hak untuk menentukan program tersebut akan tetap diterapkan atau tidak. Sebab mereka yang merasakan langsung nyaman atau tidaknya sekolah dengan ritme lima hari,” terangnya. Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Purwadi Santoso berjanji akan segera merampungkan penyusunan instrumen evaluasi. Sehingga hasil dari evaluasi bisa segera diinformasikan. “Dalam penyusunan instrumen evaluasi, kami juga melibatkan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS),” jelasnya. (ida/sus)