GRAFIS
BANJARNEGARA-Pemukiman kumuh terus ditata oleh Pemkab Banjarnegara, sejak diterbitkanya Surat Keputusan Bupati Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh.
Jihad Fauzianto, Asistan Kota Sekretariat Kotaku PUPR Banjarnegara yang bertugas memberikan pendampingan terhadap kawasan pemukiman kumuh mengatakan adanya usaha pemerintah untuk mewujudkan daerah 0 (nol) kumuh di tahun 2019. “Ini program nasional melalui kementrian PUPR,” katanya.
Jihad menyebutkan ada lima wilayah yang masuk kedalam daftar lingkungan kumuh di Kabupaten Banjarnegara. “Data tersebut mengacu pada SK Bupati Tahun 2016 lalu,” katanya.
Ia juga menjelaskan adanya indikator yang menjadi acuan suatu wilayah masuk kedalam kategori kumuh. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pemukiman Kumuh, setidaknya menyebutkan ada sembilan aspek indikator suatu wilayah dikatakan kumuh.
Sembilan indikator tersebut meliputi kondisi gedung/bangunan yang layak, aksesibiltas yang memadai, saluran drainase, pengelolaan sampah yang baik.
Berdasarkan keterangan Jihad, pendampingan pemukiman kumuh yang dilakukan oleh Sekretariat Kotaku PUPR Banjarnegara meliputi langkah preventif yang bersifat pendidikan. Pembiayaan dan pembangunan infrastruktur pendukung juga difasilitasi untuk mempercepat pengentasan wilayah kumuh. “Ada anggaran dari pemerintah pusat,” tandasnya.
Pada tahun 2017, setiap wilayah kumuh telah mendapatkan bantuan anggaran pengentasan kawasan kumuh masing-masing sebesar Rp. 500 Juta. Menurut Jihad, anggaran tersebut dikelola langsung oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang mendominasi diantaranya adalah pembenahan saluuran drainase, sanitasi dan aksesibilitas jalan.
Ia menambahkan, Kementerian PUPR juga kembali mengangarkan bantuan pembangunan infrastruktur tahun ini. Mengenai besaranya belum dapat dipastikan. Tapi Jihad memperkirakan akan ada kenaikan, hal tersebut dilakukan untuk mendukung program Indonesia 2019 bebas kumuh.(her)