Pengukuhan Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK BPD)
BANJARNEGARA - Pelaksanaan Pilkades dinilai rawan money politic. Penyebabnya, penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.
Jalan pintas meraup suara sebanyak mungkin yaitu dengan membeli suara. Hal ini hanya menguntungkan calon dengan modal kuat saja. Keresahan ini muncul dalam acara Pengukuhan Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK BPD) Kabupaten Banjarnegara dan Sarasehan Menggagas Pilkades yang Bermartabat. Acara yang dihadiri ratusan BPD se kabupaten ini dilaksanakan di Pendapa Dipayudha Adigraha, Kamis (8/11) pagi.
Ketua FK BPD Kabupaten Banjarnegara Muhammad Nurhidayatuloh mengatakan agar menjadi kepala desa, calon harus mendapatkan suara terbanyak. Calon dengan modal kuat, akan berupaya membeli suara.
Sementara, masih banyak masyarakat yang dengan suka cita menerimanya. Bahkan menantikan pembagian uang sebelum pencoblosan. "Bagi yang idealis, hampir tidak ada cara untuk memutus mata rantai money politic," ungkapnya.
Menurutnya, pendekatan yang mungkin yaitu dengan "mengamputasi" sistem yang saat ini berlaku. "Kalau suara terbanyak masih jadi pilihan, membuka celah money politic," ungkapnya.
Sebab cara yang paling mudah adalah dengan membelinya dari para pemilih. Cara ini menurutnya sudah sangat lazim di tengah-tengah masyarakat.
Menurut dia, perlu dipertimbangkan agar pemilihan Ketua BPD dibarengkan dengan kepala desa. "Suara terbanyak menjadi Ketua BPD. Sedangkan peraih suara terbanyak kedua menjadi kepala desa," ujarnya.
Menurut dia, dengan sistem seperti ini akan meminimalisir money politic. Sebab minat orang menjadi Ketua BPD tidak setinggi menjadi kepala desa.
Pada kesempatan tersebut juga mencuat money politic disebabkan contoh dari atas. Anggota DPRD Banjarnegara Agus Djunaidi yang menjadi salah satu narasumber mengatakan perlu dikaji apakah money politic ini diawali dari Pilkades atau Pemilu dalam lingkup yang lebih luas. "Belum diketahui secara pasti. Money politic dimulai dari bawah atau dari atas. Perlu dikaji," ungkapnya.
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono berharap usai dikukuhkan, kelembagaan FK DPD semakin kokoh. Sehingga fungsinya dalam mengawasi pemerintahan desa semakin kuat. "Sehingga fungsi pengawasan BPD semakin efektif dan mengurangi adanya penyimpangan anggaran desa," kata dia. (drn/)