Terutama Dalam Bentuk Parsel dan Bingkisan
BANJARNEGARA-Momen lebaran rawan dijadikan ajang politik uang bagi para politisi. Sebab lebaran tidak lepas dari budaya masyarakat yang memiliki kebiasaan membagikan uang atau barang pemberian seperti parcel atau paket sembako lebaran.
Tradisi itu, tidak bermasalah pada umumnya. Namun bersamaan dengan musim politik, khususnya Pilgub Jawa Tengah, hal tersebut bisa jadi bermasalah.
Koordinator Pencegahan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banjarnegara, Endro Wibowo Aji mengatakan, setiap tim sukses paslon gubernur dilarang memberikan sesuatu kepada calon pemilih dalam bentuk apapun, kecuali alat peraga kampanye seperti gelas, kaos, atau barang lainya yang tidak dinilai melebihi ketentuan.
PERIKSA SEGEL Petugas Bawaslu sedang memastikan kotak suara tersegel rapat untuk hindari kecurangan. (HERURADARMAS)
“Memberikan sesuatu saat lebaran memang sudah menjadi tradisi masyarakat. Tetapi, kami mengingatkan seluruh komponen paslon untuk tidak melakukan pemberian uang atau barang dengan menyertakan ajakan, himbauan atau yang bernada kampanye. Terkecuali bentuk pemberian yang telah dibolehkan seperti gelas yang bergambar calon atau wujud lain,” ujarnya.
Menurut dia, boleh memberi asal sesuai dengan aturan. Menurutnya, ada batasan nilai yang diberikan kepada tim sukses maupun partai politik jika tetap ingin memberikan sesuatu atau bingkisan.
Terutama bersamaan momen Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Setiap pemberian tidak melebihi nilai Rp. 25.000 per orangnya. Lebih dari itu, akan dikenai sanksi.
Menurut dia, pengawasan terhadap praktik politik uang serius digalakkan. Bawaslu juga mengeluarkan himbauan untuk melakukan patroli di setiap wilayah kecamatan untuk meminimalisir adanya pelanggaran, kecurangan, utamanya terkait dengan politik uang.
Komisioner KPU Banjarnegara Divisi Logistik dan Keuangan, Wardjito mengatakan, untuk meminimalisir adanya kesalahan dan kemungkinan kecurangan, KPU juga telah menyiagakan anggotanya untuk cermat dan teliti dalam mempersiapkan segala hal yang berurusan dengan penyelenggaraan Pilgub 2018.
“Terutama dalam pengelolaan logistik, seperti surat suara,” tegasnya. (her)