BANJARNEGARA – DPRD Banjarnegara mencium adanya kebocoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir. Apalagi hingga saat ini belum ada data pasti terkait potensi parkir di Banjarnegara.
Seperti yang dikatakan wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarnegara, Galih Pamungkas. Menurutnya, dugaan adanya kebocoran pendapatan dari sektor perparkiran bukan tanpa alasan. Sebab, potensi PAD dari sektor perparkiran sangat besar, namun sampai saat ini belum ada data potensi yang akurat.
TIDAK OPTIMAL: Retribusi parkir di Banjarnegara diduga bocor karena sampai saat ini masih belum optimal. (DARNO/Radarmas)
"Sebenarnya per hari itu rata-rata berapa motor dan mobil yang parkir. Angka ini saja belum ada," ungkapnya, Jumat (14/7).
Padahal data ini sangat penting untuk menetapkan acuan potensi pemasukan dari sektor tersebut. Ia meminta, agar Pemkab Banjarnegara memiliki spot parkir yang dikelola secara mandiri. Sehingga, pendapatan dari spot parkir yang dikelola Pemkab nantinya bisa menjadi tolak ukur potensi.
“Saya yakin jika usul dikabulkan, pendapatan parkir yang dikelola mandiri jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola oleh pihak ketiga,” kata dia.
Di sisi lain, penggunaan karcis juga mendapat sorotan. Sebab, saat ini masih sering petugas parkir didapati tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. Padahal karcis parkir ini menjadi tolak ukur potensi parkir yang sebenarnya.
“Ada yang menggunakan karcis ada yang tidak,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan anggota komisi II DPRD Banjarnegara, Edy Purwanto. Menurutnya, PAD dari sektor parkir sejauh ini masih jauh dari yang diharapkan. Padahal, jika melihat potensi parkir di Banjarnegara mestinya besaran PAD dari sektor parkir lebih tinggi.
Ia berpendapat agar potensi parkir dikelola satu pintu. Mengingat saat ini masih berada di bawah beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). “Misalnya di pasar dikelola Dinas Perdagangan, di jalan dikelola Dinas Perhubungan, di tempat wisata dikelola Dinas Pariwisata dan beberapa contoh lainnya,” paparnya. (drn/uje)