APEL : Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman meminta OPD mengoptimalkan anggaran untuk pembangunan, Senin (03/01). (ISTIMEWA)
CILACAP - Memasuki tahun 2022, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk lebih optimal dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut ditekankan Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman saat Apel Pagi Bersama di halaman Pendopo Wijayakusuma Cakti pada Senin (03/01).
Syamsul mengatakan, selain dituntut bisa menyelesaikan pertanggung jawaban, OPD juga diminta mulai mempersiapkan dokumen yang harus disiapkan di tahun berikutnya.
"Bantu kami untuk bisa mengoptimalkan anggaran untuk pembangunan sesuai dengan aturan sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Syamsul setelah apel.
Dengan filosofi sederhana 'Orang yang merugi adalah orang yang hari ini lebih jelek dari pada hari kemarin', Syamsul berharap kinerja OPD di tahun 2022 ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.
"Tentunya kita sudah mengevaluasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, karena 2 tahun terakhir ini adalah tahun pandemi Covid-19, semua kegiatan yang telah direncanakan harus difokuskan untuk kegiatan penanganan Covid-19. Dan semua pihak terlibat dalam urusan kesehatan," imbuh Syamsul.
Dengan semakin berkembangnya teknologi, Wabup juga mengharapkan agar semua ASN dapat lebih menguasai penggunaan perangkat teknologi.
Memasuki revolusi industri 4.0, menurut dia banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dalam teknologi. Dalam segala aspek masyarakat termasuk dalam Pemerintahan sekarang hampir semuanya melalui media elektronik.
"Manfaatnya memang akan mempermudah. Oleh karena itu, kita semua harus mau belajar teknologi, jangan malu belajar dari stafnya," kata Wabup.
Dengan perkembangan teknologi juga, masyarakat di Kabupaten Cilacap akan lebih mudah memantau kegiatan Pemerintahan melalui media sosial. Dengan dipantau langsung melalui media sosial, Pemerintah Daerah seharusnya bisa lebih baik lagi dalam menjalankan program pemerintahan.
"Adanya medsos itu semakin membuka masyarakat untuk melihat kita. Kita seperti di akuarium, masyarakat juga berhak untuk memberikan opini terhadap segala kegiatan yang kita lakukan walaupun belum tentu asumsi itu benar seutuhnya. Namun jika asumsi itu benar, mari kita perbaiki. Jangan menjadi Pemerintahan yang anti kritik," tandasnya.
https://radarbanyumas.co.id/operasi-pasar-minyak-goreng-cilacap-sasar-desa-miskin/
Kesiapan dokumen ini juga menjadi sorotan Komisi C DPRD Kabupaten Cilacap, di antaranya yang mengevaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Cilacap.
Ketua Komisi C DPRD Cilacap, Taufik Urrokhman Hidayat menyampaikan, evaluasi pihaknya terkait kinerja pengadaan barang dan jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Cilacap pada 2021 lalu menurut dia cukup lamban.
Oleh karena itu, ke depan, pihaknya meminta supaya lelang proyek bisa segera dilaksanakan di awal tahun, bukan saat tahun berjalan. "Kami minta lelang proyek segera dilaksanakan, supaya masyarakat bisa segera menikmati hasil pembangunan," kata Taufik saat refleksi akhir tahun Jumat lalu. (nas)