CILACAP - Tak hanya di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap juga terus memberlakukan pengetatat di sejumlah perbatasan masuk wilayah Kabupaten Cilacap. Bahkan pada Kamis (15/7) kemarin, sebanyak 9 kendaraan dipaksa putar balik karena tidak bisa menunjukkan sejumlah syarat yang sudah ditetapkan. Tepatnya di Pos Perbatasan Mergo, Dayeuhluhur.
Danramil 17/Dayaeuhluhur Kapten Inf. Agus Wantoro menjelaskan, petugas memeriksa 10 unit sepeda motor, 1 unit bus, 4 unit truk, dan 4 unit kendaraan pribadi. Hasilnya, ada 3 sepeda motor, 4 kendaraan pribadi, dan 2 unit truk yang dipaksa putar balik.
https://radarbanyumas.co.id/mobilitas-di-cilacap-masuk-zona-merah-pemkab-bakal-tutup-toko-non-esensial/
https://radarbanyumas.co.id/pantau-kerumunan-pasar-lewat-cctv/
"Mereka tidak bisa menunjukan kelenggapan perjalanan seperti bukti vaksin maupun surat tes swab antigen negatif. Kita akan terus lakukan operasi yustisi, sesuai Instruksi Bupati Nomor 17 Tahun 2021 terkait PPKM Darurat," katanya.
Menurutnya, operasi yustisi di perbatasan Cilacap - Jawa Barat ini lebih banyak melibatkan petugas lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Soalnya, wilayah tersebut merupakan pintu masuk bagi pengguna jalan dari luar daerah.
"Pengetatan terus dilakukan upaya kita untuk mengurangi mobilitas masyarakat yang berpotensi meningkatkan penularan Covid-19. Untuk itu, pelaku perjalanan tidak membawa kelengkapan perjalanan yang sudah ditentukan diminta untuk putar balik," katanya.
Menyikapi masih tingginya angka kasus Covid-19, Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Banyumas melakukan kerja sama untuk menekan mobilitas warga di perbatasan.
Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji mengatakan, pihaknya bersama seluruh petugas PPKM Darurat berupaya menjamin rasa aman warga masyarakat dari penularan Covid-19.
“Tiga kerja sama dalam masa PPKM darurat yakni memperketat perbatasan dengan menggelar razia penyekatan gabungan, kolaborasi pemenuhan oksigen, serta ketersediaan tempat tidur rumah sakit di kedua wilayah,” kata Bupati.
Diharapkan melalui razia penyekatan gabungan di perbatasan, mampu menekan mobiltas warga di kedua kabupaten. Untuk itu masyarakat dan pelaku perjalanan diminta untuk mematuhi instruksi pemerintah terkait protokol kesehatan. Termasuk di dalamnya mengurangi mobilitas. (mhd/ray)