Warga Bersiap Mengadu ke Provinsi
CILACAP - Kegelisahan warga Kecamatan Kesugihan terkait dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan batu boulder yang melewati empat desa di Kesugihan yakni Desa Ciwuni, Pasanggrahan, Keleng dan Karangjengkol, sudah mencapai puncaknya.
Setelah usaha yang mereka lakukan dengan mendatangi DPRD dan duduk bersama perwakilan eksekutif dirasa tidak mendapatkan solusi kongkrit, mereka bertekad membawa persoalan tersebut ke DPRD Provinsi Jawa Tengah.
MAKIN PARAH : Kondisi jalan yang dilewati dump truck pengangkut batu di wilayah Kesuginan makin parah. Namun Pemkab Cilacap tak kunjung memberikan solsi, Warga berniat mengadu ke DPRD Provinsi.Nasrulloh/Radarmas
Koordinator Forum Peduli Desa, Rindang Suroto mengatakan, keputusan mengadu ke DPRD provinsi dilakukan karena mereka menganggap tidak ada keseriusan dari pihak-pihak terkait di kabupaten yang seharusnya bertanggungjawab memberikan solusi kongkrit terhadap persoalan di desanya.
"Kerusakan jalan semakin menjadi dan ada potensi warga bertindak sendiri sendiri. Kami kawatir akan ada dampak lain yang menyebabkan keadaan menjadi tidak kondusif," jelasnya.
Sebelum memutuskan ke provinsi, Rindang mengaku sudah berkonsultasi dengan Ketua DPRD Cilacap, Taswan. Ketua DPRD, menurutnya mendukung langkah yang dilakukan warga karena itu adalah hak masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taswan mengatakan, pihaknya tidak bisa menghalangi niat warga untuk mengadu ke DPRD Provinsi. Pihaknya mendukung penuh apa yang menjadi keinginan warga dalam meneyelesaikan persoalan di desanya.
"Pada prinsipnya kami mendukung niatan warga Kesugihan untuk mengadu lebih jauh ke DPRD Provinsi, karena itu hak warga. Mengingat persoalan izin bukan wewenang Kabupaten tetapi wewenang provinsi, sudah selayaknya persoalan ini juga harus diketahui pihak provinsi," ungkapnya.
Namun menurut Taswan, DPRD Cilacap, melalui komisi C juga sedang berusaha mempertemukan pihak pihak yang bersangkutan seperti pihak PT S2P selaku pengguna batu boulder, Tianjin selaku pelaksana dan tentunya pihak eksekutif supaya bisa duduk bersama dan menemukan solusi baiknya bagaimana menyelesaikan persoalan ini.
"DPRD Cilacap tidak sedang berdiam diri dalam menyikapi persoalan ini," tegasnya. Pihaknya akan terus mendukung, memfasilitasi dan mendampingi apabila warga akan tetap ke provinsi. (nas/din)
Tags :
Kategori :