BANTUAN : Plt Bupati Purbalingga memberikan bantuan RTLH di Desa Palumbungan, Kecamatan Bobotsari pada Senin (8/4). ISTIMEWA
PURBALINGGA - Pembenahan dan pemberian bantuan bagi rumah tidak layak huni (RTLH) masih menjadi pekerjaan rumah Pemkab Purbalingga. Dinas Perumahan dan Pemukiman menargetkan setiap tahun 5.000 RTLH direhab.
Hingga 2018 lalu, dari target 27 ribu RTLH, masih tersisa 12 ribu RTLH yang masih belum direhab. Khusus tahun ini, target 5.000 RTLH bisa tuntas dibantu.
“Tahun ini pemkab lebih terbantu, karena dari Kementerian PUPR ada anggaran rehab rumah tidak layak huni. Kemudian dari Dinas Sosial dan lainnya. Jadi jumlahnya masih setara 5.000 unit RTLH pertahunnya,” kata Kepala Dinrumkim Zaenal Abidin, Senin (8/4).
Menurutnya, meski target telah tercapai pada tahun selanjutnya namun bila ada data masuk RTLH maka akan tetap difasilitasi. Setiap ada RTLH yang sudah masuk database, maka akan ditangani.
“Pemerintah tetap membantu dan negara hadir di dalamnya. Tidak ada pembiaran. Hanya saja, kadang ada rumah yang tadinya tidak masuk RTLH beberapa tahun selanjutnya karena suatu sebab menjadi masuk kategori tidak layak huni,” tambahnya.
Lebih lanjut Zaenal mengatakan, bila desa akan melakukan perubahan data maka harus dilakukan musyawarah dan berita acara penggantian penerima RTLH. Sehingga pihaknya tetap menyelesaikan target sesuai database. Saat sudah selesai, akan diteruskan kembali.
Seperti diketahui, sejak 2016 program RTLH telah direalisasikan. Pada 2017, pengetasan RTLH terbagi dalam bantuan provinsi 672 rumah, Pemkab Purbalingga 1.518 rumah, pemerintah desa kisaran 900 RTLH dan CSR (Corporate Social Responsibility) 100 rumah. Total 3.189 rumah. Kemudian tahun 2018 ditarget 5.000 rumah dan seterusnya.
Zaenal mengatakan, pemkab berkomitmen untuk merehab seluruh rumah tidak layak huni menjadi rumah sehat layak huni. Pemkab mendorong kembali kepala desa dan OPD untuk terlibat di dalamnya. “Kita kompak bersama menangani hingga sampai tidak ada lagi rumah yang tidak layak huni,” tuturnya. (amr/sus)