RTLH : Program rehab RTLH menjadi salah satu upaya menurunkan angka kemiskinan. AMARULLAH NURCAHYO/RADARMAS
PURBALINGGA - Lebih dari 100 ribu jiwa di Kabupaten Purbalingga masih kategori miskin. Pada 2017, angka kemiskinan masih cukup tinggi yaitu 18,80 persen atau 171.880 jiwa. Dengan garis kemiskinan Rp 313.343 per kapita per bulan. Sedangkan tahun 2018, angka kemiskinan sekitar 15,62 persen.
Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM berupaya untuk mengentaskan kemiskinan. Sejumlah program telah dilakukan.
Diantaranya melaksanakan berbagai program yang diarahkan pada kluster 1. Yakni pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin (karitatif), antara lain Kartu Purbalingga Pintar, Kartu Purbalingga Sehat, rehabilitasi RTLH, rasbangga, jambanisasi, bantuan orang dengan kecacatan berat, dan program lainnya.
"Pada kegiatan kluster 2 diarahkan dengan upaya peningkatan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin. Antara lain melalui penciptaan kesempatan kerja dan penciptaan peluang untuk berusaha mandiri," tuturnya.
Untuk itu Rabu (5/12), Tiwi dan jajarannya mendatangi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Sekretariat Wakil Presiden RI. Kunjungan dilakukan dalam upaya audiensi, advokasi dan konsultasi, bagi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.
"Konsultasi ini bagian dari komitmen pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Kemudian kami juga ingin menyamakan persepsi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan itu," tambahnya.
Kunjungan yang didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah (Bappelitbangda) dan OPD terkait, berupaya menghimpun data statistik dan sinkronisasi data kemiskinan terpadu kepada TNP2K.
Beberapa hal yang dibutuhkan diantaranya, referensi hasil penelitian empiris/jurnal ilmiah faktor yang berpengaruh dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan. Selain itu juga menghimpun informasi kiat-kiat empiris yang harus dilakukan untuk mempercepat penurunan kemiskinan.
Kemudian mendapatkan advokasi mengenai pilihan kebijakan yang diperlukan, dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tahun 2019 dan tahun selanjutnya.
Tiwi sempat menyebutkan bahwa di lapangan didapatkan perbedaan versi data kemiskinan, bahkan seringkali tidak akurat. Untuk itu, pada tahun 2019 dianggarkan pendataan, verifikasi, dan validasi data kemiskinan.
"Pencapaian penurunan kemiskinan Purbalingga tahun 2016 ke 2017 sebesar 0,18 persen. Kami juga harus memastikan program dan kegiatan Purbalingga yang dilaksanakan sejauh ini sudah sesuai atau sebaliknya," tegasnya. (amr/sus)