Siapkan Anggaran Rp 15 M
PURBALINGGA - Realisasi pembebasan lahan untuk pengembangan daerah irigasi (DI) Bendung Slinga, Kecamatan Kaligondang kembali molor dan tak jelas. Sejak tahun 2015 belum terealisasi. Begitu juga di tahun 2016, masih belum bisa dikerjakan. Pemkab masih menganggarkan hingga Rp 15 miliar untuk pengadaan tanah di APBD murni tahun 2017.
BELUM JELAS : Bangunan eksisting Bendung Slinga yang rencananya akan dikembangkan luasan oncoran airnya masih belum jelas. (AMARULLAH NURCAHYO/RADARMAS)
Kepala DPU dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Setiyadi mengatakan, tahun ini kemungkinan akan ada pembahasan lagi soal pengembangan DI Slinga. Karena pengadaan tanah tahun sebelumnya masih ada kendala di masyarakat.
“Nantinya di tataran pimpinan akan ada koordinasi lagi. Kemungkinan soal review kembali dokumen teknis soal jaringan atau saluran air yang akan dikembangkan. Sebab, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Yogyakarta dan konsultan sudah mengetahui kendala di wilayah,” katanya, Jumat (17/2).
Sebelumnya, dokumen analisa dampak lingkungan (amdal) dan dokumen revisi desain dari BBWS dan konsultan yang ditunjuk sudah selesai. Namun belum bisa terlaksana pembebasan lahan karena masyarakat belum sepaham.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Subeno mengatakan, alokasi anggaran dalam APBD 2017 sebesar Rp 15 miliar dilakukan karena sudah ada komitmen masing-masing untuk membangun pengembangan DI Slinga. Anggaran tetap dipasang dan untuk kebijakan lebih lanjut ada di pimpinan mulai dari pusat sampai kabupaten.
“Sudah ada MoU dengan provinsi dan pusat, jadi anggaran tetap kita pasang di APBD tahun 2017 ini,” tegasnya.
Data yang dihimpun Radarmas, kabupaten kebagian anggaran 25 persen dari total anggaran untuk pengembangan Bendung Slinga. Namun besarannya sampai saat ini belum jelas. Anggaran tersebut diluar untuk pengadaan lahan melalui pembebasan tanah.
Seperti diketahui, saat ini luasan oncoran air untuk persawahan dari Bendung Slinga sejak dibangun awal hanya sekitar 500 hektare. Padahal target jika sudah pengembangan kembali mencapai 6 ribu hektare lebih. (amr/sus)