PAD Purbalingga Diproyeksi Naik Rp 28,77 M

Belanja Tidak Langsung Rp 1,17 T Dinilai Masih Kurang PURBALINGGA - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD 2017 diproyeksi naik hanya 13,18 persen atau kisaran Rp 28,77 miliar. Pemkab berdalih adanya proyeksi kenaikan mampu menopang peningkatan kesejahteraan masyarakat Purbalingga di masa mendatang. Hal itu di katakan Bupati Purbalinggga H Tasdi SH MM saat rapat paripurna kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD, tentang program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2017 dan KUA PPAS tahun 2017, Kamis (1/12). Lebih lanjut dipaparkan, keseluruhan proyeksi pendapatan Rp 1,896 triliun. Terdiri dari proyeksi PAD sebesar Rp 247,156 miliar, dana perimbangan Rp 1,275 triliun, dan penerimaan yang sah Rp 373,62 miliar. Sedangkan untuk belanja diproyeksikan sebesar Rp 1,99 triliun, yang terbagi belanja tidak langsung sebesar Rp 1,17 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 819,465 miliar. Tasdi menambahkan, kebijakan belanja tahun 2017 diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belanja periodik, dan belanja mengikat. Yakni belanja pegawai serta belanja operasional untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Bupati menuturkan, dalam postur APBD 2017 ada belanja program infrastruktur, keagamaan, perekonomian, pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan. Selain itu juga akan dilakukan penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp 21,439 miliar. “Kami lakukan penyertaan modal pada perusda agar perusda bisa lebih maju dalam pengelolaan bisnis kedepan,” tegasnya. Ketua DPRD Purbalingga Tongat SH MM mengatakan, badan anggaran (banggar) menyarankan agar pemerintah bisa melakukan prognosis secara akurat dan optimal dalam penerimaan target PAD. Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, serta dapat menambah objek wisata baru sehingga bisa meningkatkan daya saing. "Pelaksanaan pembangunan dapat merata, sehingga dapat mengurangi disparitas antar wilayah baik segi ekonomi serta infrastruktur," tutur Tongat. Sementara itu, Ketua Fraksi Persatuan Demokrat (Fraksi Gabungan) Sunarko SH yang juga anggota Komisi IV justru menilai, proyeksi PAD 13,18 persen masih kurang. Karena masih banyak sektor yang bisa menjadi kantong PAD dan belum digarap maksimal. “Saya ambil contoh, jika minerba atau mineral batuan seperti galian C bisa diambil pajaknya, maka kenaikan dengan proyeksi PAD akan sangat tinggi. Namun masih terganjal perda. Padahal sangat potensial, belum lagi sektor parkir, pariwisata dan lainnya,” tuturnya. (amr/sus)