Puskesmas Karanganyar dan Karangtengah Purbalingga Optimis Akreditasi

PURBALINGGA - Puskesmas Karanganyar dan Puskesmas Karangtengah Kecamatan Karanganyar, optimis lolos penilaian tim akreditasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dua puskesmas tersebut sudah dinilai tim akreditasi dari Kemenkes selama sepekan, yakni pada 24 Oktober hingga 29 Oktober. DINILAI: Tim Surveyor Akreditasi Kemenkes melakukan penilaian akreditasi di Puskesmas Karanganyar, Sabtu (29/10). (AMARULLAH NURCAHYO/RADARMAS) Ketua Tim Surveyor Akreditasi dari Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kemenkes Agus Sartono mengatakan, kedua puskesmas tersebut masuk kategori baik dari segi pelayanan masyarakat maupun manajemen. Saat mengunjungi Puskesmas Karanganyar, Sabtu (29/10) kemarin, Agus hanya melakukan kroscek dan penilaian. Hasil akan disampaikan kepada pusat. “Prinsipnya, akreditasi adalah meminta komitmen pengembangan mutu pelayanan kesehatan. Apakah seperti yang diharapkan masyarakat atau tidak. Keluhan dan keperluan apa yang ada di masyarakat sudah dipenuhi belum?” ungkapnya. Ditambahkan Agus, dia juga sudah mengecek dan membuktikan jika kedua puskesmas sudah menjalin koordinasi lintas sektoral yang baik. Hal itu diwujudkan tidak hanya di atas kertas sebagai laporan, namun hasil komunikasi dengan masyarakat dan lintas sektoral di kawasan Puskesmas. “Nantinya usai dilaporkan, akan turun rangking akreditasi. Kami berlaku fair dan semua sesuai fakta di lapangan,” tegasnya. Sementara itu Kasi P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Edi Yono mengatakan, saat ini ada 22 puskesmas yang diakreditasi dan penilaiannya dilakukan secara bergantian. "Selama proses akreditasi dari Dinkes, ada pendampingan bagi puskesmas. Mulai dari administrasi, manajemen hingga pelayanan kepada masyarakat. Persiapan dilakukan maksimal setahun lalu. Bahkan ada yang dua tahun," tuturnya. Kepala Puskesmas Karanganyar dr Sri Wahyudi Wiryo Diharjo menuturkan, penilaian akreditasi menyeluruh di semua lini pelayanan. Mulai dari perencanaan program yang melibatkan lintas sektoral dan masyarakat, pelaksanaan program, evaluasi dan tindaklanjutnya harus runtut, saling berkesinambungan dan terdokumentasi. (adv/amr/sus)