Rasionalisasi Pegawai Belum Jelas
PURBALINGGA- Sebanyak 1.328 PNS di Kabupaten Purbalingga ternyata hanya berijazah SMA sederajat. Bahkan masih ada yang berijazah SD sebanyak 93 orang dan ijazah SMP 186 pegawai. Pemkab Purbalingga berharap, kebijakan rasionalisasi PNS tidak segera diterapkan.
[caption id="attachment_103029" align="aligncenter" width="500"] Ilustrasi[/caption]
Pasalnya, jika wacana dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang akan memangkas PNS berijazah SMA itu dilakukan saat ini, dikhawatirkan akan mempengaruhi pelayanan pada masyarakat. Karena kekurangan pegawai dan banyak yang pensiun.
Kabid Pengembangan dan Diklat Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purbalingga, Wahyu Prasetiyono mengatakan, tidak hanya rasionalisasi yang belum jelas, namun kepastian CPNS honorer K2, rekrutmen CPNS dari formasi umum juga belum jelas. Di sisi lain, setiap bulan ada pegawai yang pensiun.
Para pegawai yang berijazah SMA atau lebih rendah itu, mayoritas menempati posisi tenaga teknis seperti petugas penjaga sekolah, penjaga malam di SKPD dan petugas kebersihan. Mereka tersebar di seluruh SKPD dan badan di lingkungan pemerintahan daerah.
“Tidak usah khawatir, rasionalisasi belum ada kejelasan dan masih wacana. Kita belum tahu seperti apa penerapannya,” katanya, Senin (18/4).
?Sementara itu, hingga 29 Februari 2016 lalu, BKD mendata jika di Purbalingga tercatat ada 8.968 PNS semua golongan dengan berbagai latar belakang tingkat pendidikan. Sementara ini, kekurangan tenaga guru menjadi kebutuhan terbesar yang dibutuhkan, yaitu 1.601 tenaga. Selanjutnya adalah kebutuhan tenaga administrasi yang mengalami kekurangan hingga 481 pegawai.
"Untuk tenaga pengajar, mungkin masih bisa dicukupi atau didukung dengan memaksimalkan guru Wiyata Bakti. Tapi untuk tenaga administrasi di SKPD ini, sangat mendesak dan tidak memungkinkan untuk pengadaan," ujarnya. (amr)