Pemkab Siapkan Rp 455,8 Juta untuk Relokasi
PURBALINGGA - Memasuki musim hujan, 38 kepala keluarga (KK) di Dukuh Cikal, Desa Jingkang, Kecamatan Karangjambu, memilih bertahan di rumahnya, meski bencana tanah longsor mengancam sewaktu-waktu. Sementara, 22 KK memilih mengungsi di Balai Desa, sedangkan sisanya 3 KK memilih mengungsi ke rumah saudaranya.
Kepala Desa Jingkang Bambang Hermanto menjelaskan, warga di Dukuh Cikal sejak dua tahun lalu terancam bencana tanah longsor. "Pada 2014 lalu, terjadi bencana tanah longsor. Kondisi tersebut mengakibatkan warga merasa khawatir terjadi bencana tanah longsor saat hujan deras mengguyur," jelasnya, saat menerima kunjungan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, H Tasdi SH MM dan Dyah Hayuning Pratiwi, Sabtu (27/2) lalu.
Dia menambahkan, untuk antisipasi terjadinya bencana, pemerintah desa meminta warga di dusun itu untuk mengungsi jika terjadi hujan deras dan lama. "Karena tidak ada tempat lain, ya kita sediakan balai desa sebagai tempat mereka mengungsi," imbuhnya.
Saat ini, lanjut Bambang terdapat 62 jiwa dari 22 KK yang mengungsi di Balai Desa. Gelombang pengungsian pertama terjadi pada 10 Februari, sebanyak 8 KK terdiri dari 25 jiwa. Kemudian pada 15 Februari menyusul warga lainnya sebanyak 17 KK 37 jiwa.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga menyiapkan dana Rp 455,8 juta untuk relokasi warga. Dana itu meliputi Rp 10 juta, untuk pembuatan rumah warga di lokasi relokasi yang telah disiapkan. Serta Rp 600 ribu untuk pembuatan jamban keluarga.
Meski dana dan lokasi relokasi telah siap namun pembangunan rumah relokasi belum dapat dilaksanakan karena terkendala curah hujan yang masih tinggi.
“Kami sudah melangkah. Langkah jangka pendek, untuk sementara warga kita tampung dulu di Balai Desa. Nanti dicukupi logistiknya dari pemkab melalui Dinsosnakertran dan BPBD,” kata Bupati Purbalingga Tasdi saat mengunjungi tempat pengungsian warga.
Tasdi mengungkapkan, untuk penanganan jangka panjang, Pemkab telah menyiapkan lahan untuk relokasi di dukuh Jlewus desa setempat. Bahkan pada pertengahan Desember lalu telah didirikan sejumlah tenda untuk lokasi pengungsian. Namun karena saat itu belum ada sarana listrik dan air bersih, warga lebih memilih Balai Desa sebagai tempat pengungsian.
Dia menyadari, dana tersebut belum cukup untuk seluruh proses relokasi. Sehingga dibutuhkan gotong royong dari warga lainnya yang akan dipimpin oleh Kades dan muspika setempat. (tya)
Tags :
Kategori :