Pabrik Hentikan Operasional Semua Unit

Meski Bupati meminta agar CV Purbayasa mengehentikan operasional di unit 4, manajemen  CV Purbayasa malah menghentikan operasional semua unit uyang ada. Manajer Personalia CV Purbayasa, Adi Saptono bahkan mempertanyakan perintah pemberhentian operasi hanya karena alasan perusahaan belum bisa memenuhi tuntutan warga soal penanganan limbah. "Bupati meminta operasional unit 4 dihentikan dengan alasan belum bisa menyelesaikan penanganan limbah. Selain itu, izin operasional kami juga dipertanyakan. Kami menghentikan seluruh unit, sebab semuanya saling terkait. Jika satu unit tidak beroperasi maka yang lainnya akan mandek juga," ungkap Adi. Terkait pembayaran hak karyawan, pihaknya akan membayar seperempat upah bagi mereka yang terlanjur berangkat namun dipulangkan. Namun bagi yang sudah tahu dari awal dan tidak berangkat tidak akan dibayar hingga operasional dibuka lagi. Ia mengaku kecewa, sebab, Bupati menganggap perusahaan tidak bisa membenahi sesuai dengan perjanjian di Polres Purbalingga sebulan lalu. Padahal, perusahaan sudah ada kemajuan dalam penanganan limbah, baik udara maupun cair meskipun belum maksimal. SEmentara itu, Wakil Ketua DPRD Purbalingga, Adi Yuwono mengatakan, perintah menutup pabrik sebenarnya hanya anjuran saja. Dilaksanakan bisa, tidak dilaksanakan juga tidak apa- apa. "Namun dengan catatan, manajemen pabrik harus memiliki komitmen dan batas waktu pembenahan peralatan sampai benar- benar tak  tak ada polusi,” tegasnya, kemarin. Saat penutupan dilakukan tanpa batas waktu yang jelas untuk dibuka kembali, maka persoalan lain bisa saja muncul. Apalagi sesuai kesepakatan pertemuan sebelumnya, masyarakat sebenarnya bukan menargetkan penutupan pabrik. Namun hanya menginginkan lingkungan mereka terbebas dari polusi pabrik kayu itu. Kondisi ini harus segera diatasi bersama antar stakeholder. Harus ada pertemuan lagi antara pihak pabrik, masyarakat yang dirugikan dan pemerintah. “Kami bertahap akan memfasilitasi melalui pemanggilan ketiga unsur itu. Harus ada solusi dan tidak bekepanjangan. Rencana mulai Kamis (7/1) besok, akan kita panggil satu persatu,” tambahnya.(amr/bdg)