PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.CO.ID - Penghapusan tarif integrasi pada layanan Trans Banyumas dinilai sebagai langkah sulit namun tak terhindarkan. Komisi II DPRD Kabupaten Banyumas menyebut kebijakan ini sebagai “pilihan pahit” demi menjaga layanan tetap berjalan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banyumas, Mugiarti, mengatakan keputusan tersebut diambil di tengah keterbatasan anggaran daerah. Kondisi fiskal yang menekan membuat pemerintah harus mencari solusi realistis.
"Sekarang, operasional Trans Banyumas ditopang oleh APBD dan itu tidak bisa jor-joran. Apalagi dana transfer dari pusat ke daerah berkurang banyak. Oleh karena itu, daripada pengeluaran lebih banyak itu, salah satu solusinya adalah menghapus tarif integrasi," jelasnya.
Menurutnya, penghapusan tarif integrasi bukan keputusan yang ringan. Namun, langkah tersebut dinilai lebih baik dibanding risiko berhentinya operasional layanan transportasi publik.
"Tarif khusus Rp 2.000 juga masih ada. Yang penting Trans Banyumas, masih bisa melayani kebutuhan transportasi publik di Kabupaten Banyumas," ujarnya. Ia menegaskan keberlanjutan layanan menjadi prioritas utama.
Mugiarti menuturkan, pemerintah daerah harus cermat dalam mengelola anggaran agar tidak terjadi kesalahan fatal. Pengambilan keputusan yang tepat menjadi kunci menjaga stabilitas layanan publik.
"Memang ini pilihan yang berat, tetapi setidaknya per hari ini saja kita sudah mendengar berita tentang pengumuman kenaikkan dexlite dan pertadex, Pertamax turbo, itu naik. Ini bisa menjadi salah satu solusi, daripada kita memaksakan endingnya Trans Banyumas tidak bisa beroperasi," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa transportasi publik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tetap tersedia. Banyumas dinilai beruntung memiliki layanan transportasi publik yang cukup baik dan nyaman.
BACA JUGA:Tarif Gratis Transit Trans Banyumas Dihapus, Berlaku Mulai 4 Mei 2026
"Dihapusnya tarif integrasi, terus terang saja ini kami belum menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Perhubungan dan pengelola Trans Banyumas. Kami akan mencari tahu, dan masukkan-masukkan dari masyarakat tentu saja menjadi bahan pertimbangan," paparnya.
Komisi II DPRD memastikan akan menampung aspirasi masyarakat terkait kebijakan ini. Evaluasi lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan layanan tetap berjalan optimal tanpa membebani keuangan daerah. ***