Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh menilai, capaian kinerja pemerintahan Luthfi–Yasin secara umum memuaskan jika merujuk pada indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Secara indikator, mayoritas target terpenuhi. Tantangan berikutnya adalah memastikan pemerataan capaian pembangunan. Ini yang nanti akan kami dalami melalui rapat-rapat komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujarnya.
Saleh juga menyoroti perlunya penguatan kreativitas birokrasi, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia berpandangan bahwa strategi peningkatan pendapatan tidak bisa hanya mengandalkan sektor pajak, melainkan harus dibarengi optimalisasi aset milik pemerintah daerah maupun BUMD.
“Kita tidak bisa hanya bertumpu pada pajak. Optimalisasi aset daerah dan BUMD harus dimaksimalkan agar memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” tegasnya.
Di sisi lain, Saleh turut menekankan pentingnya kualitas investasi. Dengan realisasi investasi yang mencapai Rp88 triliun, ia berharap dampaknya tidak semata terlihat pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, investasi yang inklusif akan memberikan efek ganda, yakni memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini menyebut, filosofi Jawa “rame ing gawe, sepi ing pamrih” tercermin dalam gaya kepemimpinan Luthfi–Yasin pada tahun pertama pemerintahan Luthfi-Yasin.
“Filosofi itu menggambarkan bahwa pemimpin sebaiknya banyak bekerja, ramai dalam pengabdian, tetapi minimal dalam pamrih dan pencitraan. Ini penting agar seorang pemimpin tetap empan papan dan memberi teladan,” ujar Nur Hidayat.
Menurutnya, filosofi tersebut bersifat adiluhung dan relevan dengan konteks kepemimpinan saat ini. Namun demikian, ia menegaskan bahwa sepi ing pamrih bukan berarti meniadakan publikasi kinerja sama sekali. Publikasi tetap diperlukan dalam kerangka kepentingan deliberatif dan akuntabilitas demokrasi.
“Pejabat publik adalah pemilik otoritas yang bersumber dari kedaulatan rakyat. Karena itu, publik berhak mengetahui apa yang dikerjakan pemimpinnya. Ini penting agar pembayar pajak tahu bahwa mandat yang mereka berikan digunakan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Ia menilai capaian kinerja Luthfi-Yasin dalam periode tersebut masih relatif singkat. Namun demikian, capaian awal dinilai penting sebagai modal dasar bagi Luthfi–Yasin untuk melangkah lebih jauh.
“Satu tahun memang pendek, masih ada empat tahun ke depan. Tapi capaian ini penting sebagai fondasi. Tinggal bagaimana ke depan pendekatan kualitatif diperkuat agar persepsi publik sebanding dengan capaian kuantitatifnya,” katanya.