“Dokter puskesmas Banyumas tercukupi sampai wilayah yang terujung di Lumbir, Gumelar dan Tambak,” kata Misti Rahayu dari Tim SDK Dinkes KB Banyumas.
Namun secara fungsi, rawat inap puskesmas memiliki batas kompetensi.
Perawat Puskesmas I Wangon, Akhmad Sahlan, S.Kep., Ners, menyebut di tempatnya tersedia 10 tempat tidur dengan keterisian rata-rata di atas lima pasien.
“Kebanyakan demam lama. Yang ringan-ringan. Diagnosa berat kami rujuk ke rumah sakit swasta terdekat,” jelasnya.
Menurutnya, penambahan rawat inap belum otomatis menekan angka rujukan.
“Secara langsung tidak berpengaruh. Selain kompetensi terbatas, masyarakat juga bisa memilih jalur mandiri ke rumah sakit,” katanya.
Bagi warga, manfaat rawat inap puskesmas terasa pada aspek biaya, jarak, dan pelayanan.
Siti Nurhayati (34), warga Wangon, mengaku lebih memilih rawat inap di puskesmas ketika kondisi masih memungkinkan.
“Kalau ke rumah sakit jaraknya lebih jauh, ongkosnya juga lebih besar. Dari rumah ke puskesmas cuma beberapa menit. Lebih hemat transportasi dan waktu,” katanya.
Ia juga menilai pelayanan di puskesmas cukup responsif.
“Perawatnya sigap dan komunikatif. Kalau kondisi belum berat, kami merasa cukup ditangani di sini. Jadi tidak perlu langsung ke rumah sakit,” ujarnya.
Menurutnya, selisih biaya transportasi dan kebutuhan keluarga saat menjaga pasien cukup terasa.
“Bensin dan makan keluarga lebih ringan. Itu sangat membantu,” tambahnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas, Andik Pegiarto, menilai target satu puskesmas rawat inap per kecamatan merupakan langkah positif, namun efektivitas layanan harus menjadi perhatian utama.
“Pemerataan itu penting, tetapi jangan berhenti pada pembangunan fisik. Yang lebih penting adalah penguatan kompetensi layanan agar benar-benar bisa mengurangi rujukan,” katanya.
Menurutnya, jika hingga 2029 seluruh kecamatan telah memiliki rawat inap tetapi pola rujukan tetap tinggi, maka perlu evaluasi menyeluruh terhadap sistem layanan primer.