BACA JUGA:Kasus Korupsi BOK Puskesmas Kutasari Tahun 2020-2021, Kejari Purbalingga Tetapkan Dua Tersangka Baru
Ia mencontohkan, penggantian nama dalam dokumen kependudukan wajib melalui penetapan pengadilan. Hal ini menjadikan layanan PN sangat dibutuhkan dalam urusan administrasi sipil.
Terkait biaya, Ageng menegaskan tidak ada tarif tersembunyi dalam proses hukum perdata. Seluruh perkara dikenakan biaya panjar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Kerja sama PN dengan MPP dinilai saling menguntungkan. Pengadilan memperluas jangkauan layanan, sementara masyarakat diuntungkan karena jarak dan waktu pengurusan administrasi hukum menjadi lebih singkat.