KEBUMEN - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Kebumen meminta kepada pengelola wisata untuk memastikan kelaikan wahana serta kesiapan petugas menyambut wisatawan selama momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Seperti diketahui, terdapat sejumlah destinasi wisata menarik seperti pantai, bukit, wahana air dan destinasi sejarah di Kabupaten Kebumen. Dinas telah melakukan persiapan supaya momen libur Nataru berjalan aman dan lancar.
Kepala Disparbud Kebumen, Frans Haidar menyampaikan dinas telah mengirimkan surat edaran Nomor : 100.3.4.2/1326 tahun 2025 tentang Himbauan Kesiapan Usaha Pariwisata di Kabupaten Kebumen Menghadapi Hari Libur Natal dan Tahun Baru 2026 kepada para pelaku usaha pariwisata Kabupaten Kebumen.
Di sisi lain, dinas juga telah menggelar rapat koordinasi dengan mengundang pengelola daya tarik wisata sebagai persiapan menghadapi momen libur Nataru. Menurutnya ada beberapa hal yang ditekankan kepada para pengelola dan pelaku usaha pariwisata.
BACA JUGA:Pohon Tumbang Rusak Rumah Warga Buluspesantren
"Memastikan kelaikan alat dan wahana, ketersediaan petugas pada wahana berisiko tinggi, ketersediaan SOP penanggulangan kecelakaan yang berisiko tinggi (pantai, kolam renang, waduk, rawa, DTW (daya tarik wisata) di kawasan sekitar gunung berapi)," katanya, Selasa (16/12).
Di samping itu dinas meminta kepada pengelola wisata untuk menyiapkan personil atau petugas penyelamat dan berkoordinasi dengan BPBD terkait pemenuhan alat-alat dan petugas.
Selain sarpras dan personel, pengelola wisata juga diminta melakukan langkah antisipatif terhadap gangguan keamanan seperti parkir liar, ketok harga, premanisme dan lainnya.
Sementara itu terkait antisipasi kenaikan volume kendaraan dan daya tampung, terang Haidar, perlu disiapkan sistem rekayasa laku lintas, pemenuhan rambu jalan serta penyiapan jalur-jalur alternatif. Bertepatan dengan musim penghujan dia menekankan supaya pengelola tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana.
"Pengelola DTW untuk selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG setempat, serta menyediakan posko dan menyiagakan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK)," terangnya.
Dinas meminta kepada pengelola menyediakan layanan call center atau layanan aduan yang mudah diakses oleh masyarakat serta membuat surat pemberitahuan terkait larangan penggunaan odong-odong. (mam)