PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID – Pertemuan silaturahmi antar pimpinan partai politik di Kantor DPD Golkar, Senin (17/11) malam, berkembang menjadi forum diskusi terkait komunikasi pemerintahan daerah. Selain unsur parpol, hadir pula tokoh masyarakat, LSM, pegiat advokasi, dan media.
Dalam forum tersebut, sejumlah peserta menyampaikan kegelisahan mengenai komunikasi Bupati Purbalingga yang dinilai belum optimal. Ketua DPC Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPRD Purbalingga, Adi Yuwono, menyampaikan bahwa komunikasi kepala daerah seharusnya terbuka dan responsif terhadap berbagai pihak.
Menurut Adi, jika komunikasi tidak berjalan baik, masyarakat kesulitan menyampaikan aspirasi. Begitu juga dengan dewan, yang membutuhkan koordinasi untuk langkah kebijakan.
"Kalau bupati seperti ini terus, bupati lebih baik mundur. Ini sudah berkaitan dengan mental pimpinan yang seharusnya berani dan tegas," tegasnya.
BACA JUGA:Tak Mau Berpolemik, Mas Bupati Tegaskan Fokus Bekerja untuk Masyarakat
Seperti diketahui, Partai Gerindra menjadi partai pengusung pasangan bupati dan wakil bupati Fahmi-Dimas dalam kontestasi Pilkada Purbalingga 2024 lalu.
Adi juga menyinggung soal keberadaan bupati yang disebut beberapa kali tidak berada di tempat dalam waktu lama. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menghambat proses pemerintahan. Meski begitu, ia mengatakan belum ada langkah resmi dari pimpinan parpol terkait hal ini.
Ia juga menyebut adanya informasi dari sumber internal keluarga bupati yang pernah menyampaikan kemungkinan pengunduran diri. Terkait hal tersebut, Adi menilai pentingnya kejelasan dan konsistensi dalam memimpin daerah.
"Ini perlu dicermati, terutama karena komunikasi dengan berbagai pihak juga dirasakan tersendat," katanya.
BACA JUGA:Bupati Purbalingga Fahmi Dituding Langgar Aturan
Menurut Adi, kolaborasi antara pemerintah dan mitra kerja sangat penting untuk pembangunan daerah. Karena itu, komunikasi menjadi kunci agar perencanaan dan eksekusi berjalan efektif.
Selain itu, Adi turut menyoroti pelaksanaan Perbub No. 94 Tahun 2019 mengenai penataan PKL. Ia menilai aturan yang ada tetap berlaku selama belum ada perubahan atau revisi. .
"Kita tidak bicara pemerintah dulu, tetapi bagaimana pemerintah sekarang menata PKL dan UMKM dengan dibangun PFC mestinya dioptimalkan. Selama aturan baru belum disahkan tentunya masih berlaku Perbub itu," tambahnya.
Diskusi lintas parpol ini diharapkan mendorong agar komunikasi pemerintah daerah dengan berbagai pihak dapat diperbaiki demi kelancaran pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Purbalingga. (alw)