CILACAP, RADARBANYUMAS.CO.ID – Menghadapi musim hujan yang mulai intens, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memperkuat langkah pengendalian banjir, menggunakan manajemen pengendalian banjir (masterplan drainase) sebagai panduan strategis.
Dokumen ini disusun untuk membantu para OPD teknis dalam merancang sistem pengendalian banjir yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Sekretaris Dinas Bappeda Cilacap, Imam Jauhari, menjelaskan bahwa penyusunan masterplan drainase sudah dibuat sejak tahun 2022. Rencana tersebut didasarkan pada hasil pemantauan curah hujan selama lima tahun terakhir dari berbagai stasiun di Cilacap.
“Buku masterplan ini akan menjadi acuan utama bagi OPD teknis, seperti Dinas PUPR dan Dinas PSDA, untuk melakukan penanganan banjir berdasarkan data dan kondisi lapangan,” ujarnya.
BACA JUGA:Hujan Deras Picu Banjir di Kroya, Cilacap
Cilacap sendiri dikenal sebagai salah satu daerah dengan risiko tinggi bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan rob. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah wilayah seperti Kecamatan Cilacap Tengah, Utara, dan Selatan dilaporkan mengalami genangan akibat curah hujan tinggi dan air pasang yang bersamaan.
Kondisi ini semakin diperparah oleh sistem drainase yang belum sepenuhnya terpisah dari aliran irigasi.
“Untuk saat ini Cilacap memang tidak memiliki drainase khusus untuk menampung air hujan. Saluran utama atau main drain masih menjadi bagian dari sistem irigasi. Drainase utama yang paling vital saat ini berada di Kaliyasa,” jelas Imam.
Ia menambahkan, sebagian besar air hujan di wilayah perkotaan tidak terserap dengan baik karena minimnya area resapan. Air hujan yang turun langsung menjadi run off menuju saluran drainase.
BACA JUGA:Terendam Banjir Sepanjang Malam: Warga Cilacap Mengungsi di Empat Titik
Sementara itu, dinamika pembangunan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lahan permukiman semakin menekan ruang terbuka hijau yang semestinya berfungsi sebagai daerah tangkapan air.
“Pembangunan perumahan dan fasilitas umum terus meningkat, tetapi lahan yang tersedia semakin terbatas. Kondisi ini menyebabkan air hujan tidak punya cukup ruang untuk meresap, akhirnya melimpas ke jalan dan permukiman,” ujarnya.
Melalui masterplan ini, Bappeda menghitung secara detail kapasitas penampang basah dari setiap saluran drainase yang ada, termasuk memperhitungkan back water atau air laut yang masuk ke sistem drainase saat pasang. Analisis tersebut penting mengingat sebagian wilayah Cilacap berbatasan langsung dengan pantai dan muara sungai.
Imam berharap, dengan adanya dokumen ini, pengendalian banjir dapat dilakukan secara terpadu lintas sektor.
“Kita ingin agar penanganan banjir di Cilacap tidak lagi bersifat reaktif, tapi terencana. Data yang ada akan menjadi dasar untuk intervensi fisik maupun kebijakan tata ruang ke depan,” pungkasnya. (gia)