Keunggulan lain dari mekanisme UP terletak pada pengelolaan kewajiban perpajakan yang dilakukan langsung oleh sistem Katalog Elektronik. Hal ini meringankan tugas administrasi bendahara sekaligus mengurangi risiko kesalahan pemotongan dan penyetoran pajak.
Harapan ke Depan
PER-8/PB/2025 membuka jalan bagi tata kelola pengadaan yang lebih modern dan terintegrasi. Meski begitu, ruang penyempurnaan masih terbuka. Salah satunya adalah implementasi pembayaran LS dengan cara bayar bertahap (termin) yang dibutuhkan untuk mendukung pembayaran berbasis prestasi pekerjaan atau proyek dengan lingkup besar dan/atau jangka waktu yang lebih panjang.
Ketika LS termin benar-benar dapat dimplementasikan, ekosistem pengadaan akan semakin lengkap. Penyedia bisa menjaga kelancaran arus kas, satker tetap terjaga akuntabilitasnya, dan publik semakin percaya bahwa APBN dikelola dengan profesional.
Dengan interkoneksi digital, pengadaan dan pembayaran tidak lagi berdiri sebagai dua dunia terpisah, melainkan satu ekosistem yang saling menguatkan.
Inilah wujud nyata transformasi digital di bidang perbendaharaan sebuah langkah untuk memastikan setiap rupiah APBN bekerja optimal demi kepentingan rakyat, serta menghadirkan transparansi yang nyata. (*/ads)