BANJARNEGARA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Perjuangan panjang ribuan tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) di Kabupaten Banjarnegara mulai menemukan titik terang. Sebanyak 1.527 orang diusulkan pemerintah daerah untuk mendapat alokasi formasi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banjarnegara, Esti Widodo, menyebut usulan tersebut telah diajukan kepada Kementerian PAN-RB.
“Jumlah tenaga non-ASN yang mengikuti seleksi sebanyak 1.539 orang. Dari jumlah itu, 1.527 orang diusulkan, terdiri atas kategori R3 sebanyak 495 orang dan kategori R4 sebanyak 1.032 orang. Sisanya 12 orang tidak diusulkan karena 2 orang sudah meninggal dunia dan 10 orang mengundurkan diri,” terangnya, Senin (25/8/2025).
Menurut Esti, mereka yang diusulkan adalah peserta seleksi PPPK formasi 2024, baik tahap I maupun II, yang hingga kini belum lolos atau belum memperoleh alokasi formasi.
BACA JUGA:Dukung Operasional Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Bakal Libatkan PPPK untuk Membantu
Kabar ini langsung disambut haru oleh para tenaga honorer. Riningsih, perwakilan tenaga R4 Banjarnegara, menilai langkah pemerintah daerah menjadi bukti nyata perhatian terhadap nasib mereka.
“Terima kasih sudah mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi kami. Usulan ini memberi harapan besar bagi seluruh tenaga R4 Banjarnegara untuk bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu,” ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa tenaga R4 telah bertahun-tahun mengabdi tanpa status jelas. Mereka bekerja sebagai petugas kebersihan kantor, tenaga keamanan, hingga sopir dinas, dengan loyalitas penuh meski tanpa kepastian masa depan.
“Kami tetap berkomitmen, di antaranya siap menerima pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu sesuai Surat Edaran MenPAN-RB Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025, siap menerima penyesuaian gaji sesuai kemampuan daerah, serta memahami keterbatasan fiskal dengan mengikuti skema penggajian pemerintah daerah,” tegasnya.
Dengan pengusulan ini, ribuan tenaga honorer Banjarnegara kini menaruh harapan besar agar keputusan pemerintah pusat berpihak pada mereka. Status kepegawaian yang lebih jelas dinilai akan membuka jalan menuju masa depan yang lebih pasti setelah puluhan tahun mengabdi.