Bisa Dibangun di Tanah Sendiri
KEBUMEN - Bupati Kebumen Lilis Nuryani mengusulkan kepada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah agar rumah subsidi dengan harga di bawah Rp 100 juta dapat dibangun di atas tanah milik warga, bukan hanya di lahan milik pengembang. Usulan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Wamen PKP ke Kebumen, Sabtu (19/7/2025).
"Saya usul Pak Wamen, untuk masyarakat kami, Kebumen sebagai daerah termiskin di Jateng, agar harga rumah bersubsidi di bawah Rp 100 juta bisa dibangun di tanah milik sendiri bukan milik pengembang," kata Lilis dalam sambutannya di Pendopo Kabumian.
Jumlah total RTLH di Kabupaten Kebumen hingga saat ini mencapai 13.660 unit dan jumlah backlog perumahan mencapai sekitar 5.287 unit.
Hal tersebut menunjukan masih tingginya kebutuhan akan intervensi program pemerintah, baik melalui bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), kredit rumah, maupun penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menanggapi hal tersebut, Fahri Hamzah menyebut pihaknya saat ini juga tengah menyelesaikan kemiskinan ekstrem. Salah satu program yang dicanangkan adalah renovasi atau renovasi pembangunan baru.
"Kita akan menyelesaikan dari yang paling bawah yang betul-betul disebut kemiskinan ekstrem. Nah kemiskinan ekstrem itu ada cirinya, nggak punya tanah nggak punya rumah itu salah satunya ya sehingga mereka kadang-kadang menumpang di tempat yang sangat tidak layak," jelas Fahri.
Untuk sementara ini pemerintah tengah melaksanakan program renovasi rumah tidak layak huni terlebih dahulu. Dimana masyarakat harus memiliki rumah dan tanah sendiri sesuai alamat yang benar yang akan direnovasi terlebih dahulu.
"Kalau sekarang yang ada program renovasi dulu, maka harus punya alamat punya akte dari rumah atau tanah yang akan kita renovasi," ungkapnya.
"Lalu ada yang namanya renovasi pembangunan baru, tapi harus pada data terbawah sehingga kita memang harus memprioritaskan kemiskinan ekstrem, yang diharapkan presiden pada tahun depan sebaiknya tidak ada lagi kemiskinan ekstrem. Nanti didata sesuai dengan data ibu bupati, dengan data itu nanti kita bekerja," sambungnya.
Ia juga menegaskan, data dari pemerintah daerah sangat penting sebagai dasar intervensi. “Nanti kita sesuaikan dengan data ibu bupati. Dari data itu kita bekerja,” katanya.
Lebih lanjut, Fahri menjabarkan tiga program besar yang telah disetujui Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengurangi ketimpangan nasional, yakni renovasi 2 juta rumah per tahun, restorasi kawasan—khususnya pesisir—di 1.000 titik, dan pembangunan 1 juta rumah vertikal untuk mengatasi kepadatan.
“Kita akan membangun 2 juta rumah per tahun. Di kawasan pesisir akan direstorasi agar bisa menjadi kawasan ekonomi baru. Selain itu, rumah vertikal juga dibangun untuk mengurai kepadatan dan menekan ketimpangan,” pungkasnya. (fur)