BANJARNEGARA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Setelah melalui pembahasan panjang dan penuh dinamika, DPRD Banjarnegara akhirnya menyetujui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.
Persetujuan itu resmi ditetapkan dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (26/6/2025), melalui penandatanganan berita acara bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
Ketua DPRD Banjarnegara, Anas Hidayat, mengakui bahwa proses pembahasan berlangsung cukup panjang, terutama dalam menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan fiskal daerah.
“Prosesnya kami buka dengan ruang diskusi terbuka di DPRD, melibatkan OPD, komisi hingga pansus. Harapannya, keputusan yang diambil benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya sekadar hitungan angka,” kata Anas.
BACA JUGA:DPRD Banjarnegara Gelar Rapat Paripurna Penyerahan Rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan 2023
Ia menegaskan bahwa setiap fraksi di DPRD telah menyampaikan pendapat akhir dan menerima rancangan tersebut dengan sejumlah catatan.
Menurut Anas, keputusan akhir diambil setelah semua fraksi menyetujui dokumen KUA-PPAS yang telah direvisi berdasarkan masukan dan evaluasi teknis selama pembahasan.
Sementara itu, Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali, yang mewakili Pemkab dalam rapat tersebut, menyampaikan apresiasinya atas kerja sama legislatif dalam menyelesaikan pembahasan dokumen penting ini.
“Kami dari eksekutif siap menjalankan setiap program dan kebijakan yang tertuang dalam dokumen KUA-PPAS 2025. Kami juga mengapresiasi sinergi yang terbangun dengan DPRD demi keberlangsungan pembangunan daerah,” ujar Wakhid.
BACA JUGA:Bahas KUA-PPAS, Dewan Malah Bintek
Seluruh fraksi, termasuk PDI Perjuangan, Demokrat, PKB, Golkar, PAN, PKS, NasDem-Hanura, dan Gerindra, menyatakan persetujuan terhadap dokumen perubahan KUA-PPAS 2025. Namun, mereka juga menekankan pentingnya pelaksanaan program yang tidak hanya administratif, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Edi Purwanto, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, menyebut bahwa pihaknya mendorong agar perubahan anggaran tidak sekadar formalitas.
“Kami setuju, tapi realisasinya harus konkret. Fokus pada sektor yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan,” ucapnya.
Senada, Muhamad Zuhri Mustofa dari Fraksi PKB menambahkan bahwa eksekutif perlu lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan pembangunan yang mendesak.
“Penyusunan anggaran harus adaptif, tidak hanya mengikuti pola lama. Tahun 2025 tantangannya makin kompleks, maka program pun harus inovatif,” tegasnya.