PURWOKERTO,RADARBANYUMAS.CO.ID – Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Noel Ebenezer menegaskan akan menindak tegas perusahaan yang masih melakukan praktik penahanan ijazah karyawan. Hal itu disampaikannya saat meresmikan kampus Jolly Roger International di Purwokerto, Kamis (19/6/2025).
Noel mengaku menerima banyak laporan dari berbagai daerah terkait kasus penahanan dokumen penting milik pekerja tersebut. Ia menegaskan pihaknya tidak akan segan melakukan inspeksi mendadak jika ditemukan indikasi kuat.
“Kita akan sidak, karena kan gubernur sudah melakukan sosialisasi itu. Tadi saya tanya ternyata mereka sudah menyosialisasikan SE yang menjadi perintah dari negara. Semoga nanti tidak ada lagi praktik-praktik penahanan ijazah,” katanya kepada wartawan.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan perusahaan agar tidak memberikan penalti dalam bentuk apa pun kepada karyawan. Menurutnya, praktik itu sama saja dengan pemerasan dan merupakan pelanggaran serius.
BACA JUGA:Pastikan Sesuai SOP, Kepala Dinpendukcapil Sidak Loket Pelayanan di MPP
“Jangan ada penalti-penalti karena itu bentuk pemerasan. Kalau masih ada praktik itu kita akan sidak,” ujarnya.
Noel menyebut praktik penahanan ijazah terjadi hampir merata di seluruh Indonesia. Dari data yang diterimanya, wilayah Jawa Barat menempati posisi teratas dalam jumlah laporan, disusul oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur.
“Di seluruh Indonesia banyak semua (penahanan ijazah), di Jawa Tengah masih banyak juga, Jawa Timur banyak juga, Jawa Barat apalagi, hampir merata,” jelasnya.
Meski Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE), namun praktik ini masih saja terjadi. Untuk itu, pihaknya berencana menggandeng aparat penegak hukum serta pemerintah daerah dalam penanganannya.
“Kita kasih SE saja praktik itu masih banyak. Nanti kita akan berkolaborasi dengan polisi, aparat penegak hukum dan kepala daerah. Saya tidak akan berhenti pada tahun ini untuk melakukan sidak,” tegasnya.
Noel juga menyoroti lemahnya keberanian kepala dinas di daerah dalam menangani persoalan ini. Ia menilai banyak yang tak berani bertindak karena tekanan dari berbagai pihak.
“Kepala dinas-kepala dinas itu tidak mampu melakukan tindakan yang bagus. Mereka selalu mendapatkan tekanan-tekanan yang partisan. Padahal kita hanya menjaga aturan,” ungkapnya.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa dari sejumlah sidak yang telah dilakukan di Jakarta, beberapa perusahaan memiliki bekingan dari pejabat tinggi. Namun ia menegaskan tak gentar.
BACA JUGA:Sidak Minyak Goreng Kemasan, Polisi dan Dinperindag Temukan Produk Tidak Sesuai Takaran