"Efisiensi dalam pengadaan memang penting, namun tidak boleh menafikan kompleksitas yang melekat pada jasa konstruksi. Pemerintah harus cermat membedakan mana yang bisa distandarkan, dan mana yang justru membutuhkan fleksibilitas dan kompetisi terbuka," ucapnya.
E-katalog bukanlah solusi tunggal untuk semua jenis pengadaan dan jika dipaksakan, justru bisa menjadi pintu masuk baru bagi praktik tidak sehat dalam tata kelola belanja negara. (mam)