Meski banyak manfaat, masih ada tantangan yang harus dihadapi oleh penyedia dompet digital. Salah satunya adalah tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata, terutama di kalangan lansia dan daerah non-perkotaan.
GoPay mengatasi hal ini dengan memberikan edukasi digital melalui kampanye di media sosial dan kerja sama komunitas. Selain itu, tata letak aplikasi dibuat sangat sederhana agar mudah dipahami oleh semua kalangan.
Isu keamanan siber juga menjadi perhatian penting. Untuk itu, GoPay bekerja sama dengan lembaga keuangan dan pemerintah untuk memastikan sistemnya sesuai dengan standar perlindungan data nasional.
Langkah verifikasi berlapis, notifikasi transaksi, dan kebijakan refund yang transparan menjadi bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman bagi pengguna. Dengan sistem ini, risiko kebocoran data atau transaksi tidak sah bisa ditekan semaksimal mungkin.
BACA JUGA:Bank Jago, Dompet Digital Canggih dengan Fitur Pengelolaan Uang Pintar
BACA JUGA: Zelle vs Venmo: Duel Dompet Digital Populer Amerika, Mana yang Lebih Unggul?
Masa Depan Dompet Digital di Sektor Pelayanan Negara
Dalam beberapa tahun ke depan, dompet digital diprediksi akan menjadi tulang punggung pembayaran layanan publik. Tidak hanya pajak dan BPJS, tetapi juga bisa merambah ke pembayaran tilang, retribusi daerah, hingga zakat dan donasi resmi.
GoPay terus berinovasi untuk menambah jenis layanan yang dapat dibayar melalui platform-nya. Inklusi keuangan juga menjadi bagian dari misi mereka untuk membuat layanan finansial dapat diakses semua kalangan.
Dengan langkah ini, dompet digital bukan hanya alat transaksi, tapi juga solusi untuk transparansi, efisiensi, dan kecepatan pelayanan publik. Pemerintah pun semakin terbuka menjalin kerja sama dengan pelaku fintech dalam mengembangkan sistem yang terintegrasi.
Jika semua berjalan sesuai rencana, tak mustahil masyarakat Indonesia ke depan hanya perlu satu aplikasi untuk mengurus seluruh urusan keuangannya baik pribadi maupun kewajiban kepada negara.