PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID – Berpakaian serba hitam, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam elemen-elemen Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas di Purwokerto menggelar aksi berkabung di Alun-alun Purwokerto pada Senin sore (21/10/2024).
Aksi yang digelar di Jalan Jenderal Soedirman ini menandai protes mereka terhadap pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Selain berpakaian serba hitam, sebagai simbol duka mereka terhadap pemerintahan baru, para peserta aksi juga tidak membawa poster berisi tuntutan atau kritikan seperti aksi-aksi biasanya. Suasana berkabung ini menguatkan pesan bahwa aksi tersebut lebih dari sekadar demonstrasi biasa.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Jizdan Salim, menyatakan bahwa aksi ini bukan hanya protes, tetapi juga bentuk mimbar bebas untuk menyuarakan pandangan kritis terhadap pemerintahan yang baru.
BACA JUGA:TKN Fanta Prabowo-Gibran Jemput Tambahan 22 Juta Suara Anak Muda di Jawa Tengah
BACA JUGA:Tasyakuran Kolam Retensi Purwokerto, Novita Ingat Pesan Prabowo
Menurut Jizdan, Prabowo dan Gibran dianggap sebagai sosok yang penuh problematika, sehingga perlu dikritisi sejak awal masa kepemimpinan mereka.
"Kita adakan mimbar bebas ini untuk menyambut rezim baru dengan tuntutan yang jelas. Kami berkabung karena Presiden dan Wakil Presiden yang baru saja dilantik masih menyimpan banyak masalah yang belum terselesaikan," ujar Jizdan saat ditemui di lokasi aksi.
Ia menyoroti permasalahan yang melekat pada sosok Prabowo Subianto, terutama terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang hingga kini masih menjadi perhatian publik.
Jizdan menegaskan bahwa Prabowo belum sepenuhnya bebas dari tuntutan atas peran masa lalunya, yang hingga saat ini terus disuarakan oleh para aktivis HAM.
BACA JUGA:Optimis Satu Putaran, Budiman Sudjatmiko : Target Suara Prabowo - Gibran Unggul di Jawa Tengah
BACA JUGA:Prabowo Subianto Bantu Tujuh Sumur Bor di Banyumas; Air Mengalir Warga Bersyukur
"Presiden yang baru saja dilantik masih memiliki catatan terkait pelanggaran HAM. Tuntutan tersebut masih disuarakan oleh teman-teman aksi kamisan, keluarga korban penghilangan paksa dan aktivis lainnya," ungkapnya.
Selain itu, Jizdan juga mengkritik proses politik yang mengantarkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Ia menilai, perjalanan Gibran menuju kursi wakil presiden melanggar konstitusi dan mencoreng integritas lembaga peradilan di Indonesia.
"Masalah lainnya adalah wakil presiden yang kita ketahui telah mencederai konstitusi kita, khususnya terkait pelanggaran etik berat, di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menyebabkan ketua Mahkamah Konstitusi dicopot dari jabatannya," lanjutnya.