BANJARNEGARA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan koordinasi terkait upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara.
Kegiatan ini melibatkan Sekretaris Daerah, kepala OPD, dan unsur DPRD Banjarnegara, serta bertujuan memantau capaian serta tindak lanjut dari berbagai program anti-korupsi.
Dalam kunjungan ini, KPK memulai kegiatan di rumah dinas Bupati Banjarnegara dengan agenda pemantauan capaian Monitoring Center of Prevention (MCP), tindak lanjut dari Rencana Aksi Survei Penilaian Integritas (SPI), serta temuan laporan BPK tahun 2023.
Selain itu, mereka juga menekankan pada optimalisasi pajak daerah, khususnya terkait pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
BACA JUGA:14 Remaja Pelaku Balap Liar dan Pembawa Sajam Jalani Pembinaan di Polres Banjarnegara
BACA JUGA:KPU Banjarnegara Terima 2.825 Kotak Suara, Kurang 565 Buah untuk Pilkada 2024
Pada rapat kedua di ruang rapat Bupati, KPK fokus pada akselerasi sertifikasi tanah pemerintah, pemanfaatan aset daerah, serta penertiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).
Kegiatan ini melibatkan beberapa OPD, termasuk Inspektorat, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, BPN, serta Kejaksaan Negeri.
Selanjutnya, rapat ketiga di ruang rapat Sekretaris Daerah membahas pemantauan tematik terkait Proyek Strategis di Pemkab Banjarnegara. Pada sesi ini, hadir Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta OPD yang terlibat dalam proyek tersebut.
Inspektur Banjarnegara, Agung Yusianto, menekankan bahwa koordinasi ini merupakan bagian dari upaya serius KPK untuk memastikan program pencegahan korupsi berjalan efektif. Salah satu fokus utamanya adalah bagaimana MCP KPK berdampak langsung pada masyarakat.
BACA JUGA:KPU Banjarnegara Siapkan 6.700 Bilik Suara untuk Pilkada Serentak 2024
BACA JUGA:Waspada, Kawanan Monyet Menyeberang Jalan di Jalur Tapen Dekat Bendungan Mrica Banjarnegara
“Tadi juga ada SPI atau survei penelitian integritas, yang meminta persepsi dari masyarakat dan pakar terkait upaya pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi. Ini kebijakan yang baik dalam upaya nyata pencegahan korupsi,” kata Agung, Rabu (9/10/2024).
Sekretaris Daerah Banjarnegara, Indarto, menyampaikan bahwa kunjungan KPK merupakan bagian dari evaluasi terhadap capaian kinerja Pemkab Banjarnegara dalam program-program pencegahan korupsi.
Kehadiran KPK diharapkan dapat mengingatkan seluruh jajaran Pemkab untuk senantiasa mematuhi ketentuan undang-undang dan menjauhkan diri dari tindakan korupsi.