BANJARNEGARA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Pemerintah Daerah (Pemda) Banjarnegara menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warganya. melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Program ini sejalan dengan implementasi Universal Health Coverage (UHC), yang bertujuan memastikan setiap individu memiliki akses yang adil terhadap layanan kesehatan berkualitas dengan biaya terjangkau.
Kepala Dinas Kesehatan Banjarnegara, Latifa Hesti, mengungkapkan bahwa Banjarnegara telah meraih predikat UHC sejak tahun 2023.
"UHC adalah upaya kami untuk memastikan seluruh penduduk Banjarnegara terdaftar sebagai peserta JKN. Kami ingin setiap warga memiliki jaminan kesehatan," ujar Latifa melalui pesan WhatsApp pada Rabu (7/8/2024).
BACA JUGA:10.365 Penduduk Banjarnegara Terkena Diabetes, 806 Orang Bergantung pada Insulin
BACA JUGA:Jembatan Penghubung Banjarnegara dan Banyumas Bakal Dibangun, untuk Meningkatkan Perekonomian
Data per Juli 2024 menunjukkan bahwa 1.045.797 jiwa atau 98,54% dari total penduduk Banjarnegara telah terdaftar dalam Program JKN. Dari jumlah tersebut, 169.052 jiwa didaftarkan oleh Pemda Banjarnegara.
"Kami telah melampaui target nasional yang ditetapkan dalam PJMN 2020–2024, yaitu sedikitnya 98% dari total populasi menjadi peserta JKN," tambah Latifa.
Namun, pencapaian tersebut tidak menghentikan langkah Pemda Banjarnegara. Mereka terus berupaya agar 100% penduduk memiliki jaminan kesehatan.
"Kami terus mengedukasi masyarakat, baik yang belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar, agar mereka rutin membayar iuran dan dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah," jelas Latifa.
Latifa menekankan bahwa UHC bukan hanya sebuah keharusan atau kewajiban, melainkan suatu kebutuhan. "Untuk mempertahankan UHC dan mewujudkan UHC prioritas, harus ada sinergi yang baik dengan seluruh pihak sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing," tegasnya.
Di sisi lain, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kebumen, Dany Saputro, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemda Banjarnegara. "Kami sangat mengapresiasi komitmen Pemda Banjarnegara dalam mendukung Program JKN dan mencapai UHC. Namun, yang lebih penting adalah menciptakan UHC yang istimewa dan prioritas," ungkap Dany.
BPJS Kesehatan sendiri telah mengimplementasikan berbagai program untuk meningkatkan jumlah kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta JKN.
Beberapa di antaranya adalah Program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR), Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Program REHAB (Pembayaran Iuran Secara Bertahap), serta BPJS Keliling.
"Program-program ini memerlukan kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak terkait agar dapat berjalan optimal," tutup Dany.