Tahun Ini, Tak Ada Pasar Tradisional di Purbalingga yang Direvitalisasi

Senin 10-06-2024,11:47 WIB
Reporter : Aditya Wisnu Wardana
Editor : Bayu Indra Kusuma

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga tidak mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi pasar tradisional. 

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Purbalingga Johan Arifin kepada Radarmas, Senin, 10 Juni 2024. "Untuk tahun ini, belum ada (pasar yang akan direvitalisasi atau diperbaiki," katanya.

Sehingga, pada tahun ini Dinperindag memastikan tak ada pasar tradisional yang bakal direvitalisasi. Terkait, rencana revitalisasi pasar tradisional pada APBD Perubahan masih belum diketahui.

Diketahui dalam APBD murni tahun anggaran 2023 tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk revitalisasi atau perbaikan pasar.

BACA JUGA:Progres 49 Persen, Revitalisasi Pasar Ditarget Rampung Akhir Tahun

BACA JUGA:Revitalisasi Bendung Slinga, Irigasi Sekunder dan Tersier Butuh Penyesuaian

Ketika disinggung rencana pembangunan lanjutan Pasar Mandiri, Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, yang sempat direncanakan, dia menyebutkan sementara rencana tersebut diurungkan.

Diketahui Pasar Mandiri masih belum selesai sepenuhnya direvitalisasi. Baru bagian muka pasar yang sudah diperbaiki. Yakni, untuk bagian kios pasar. 

Namun, untuk bagian los pedangan atau bagian belakang pasar masih menggunakan bangunan lama.

Pedagang diketahui sempat diberikan sosialisasi rencana revitalisasi bagian los pasar Mandiri. Bahkan, sudah disepakati rencana relokasi pedagang ketika pasar direvitalisasi.

Sementara itu, pasar tradisional terakhir yang direvitalisasi Pemkab Purbalingga adalah Pasar Badog, di Kelurahan Bancar, Kecamatan Purbalingga.

BACA JUGA:Dongkrak Kunjungan, MTL Jensoed Purbalingga Direvitalisasi, Ini Yang Akan Diubah

BACA JUGA:Usai Pedagang Pindah, Pemkab Bakal Lanjutkan Revitalisasi Manajemen Usaha Pedagang PFC

Pasar ini dibangun dua tahap, dengan total anggaran pembangunan ini mencapai Rp 4,4 miliar. Anggaran bersumber dari dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI (APBN).

Tahap pertama pada tahun 2022 menghabiskan anggaran Rp 2,1 miliar. Sedangkan, tahun 2023 menghabiskan anggaran Rp 2,3 miliar.

Kategori :