PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Puluhan pegawai honorer dari berbagai OPD dan Kecamatan menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Banyumas, Rabu (8/5/2024) siang.
Para honorer yang tergabung dalam Ikatan Pegawai Non ASN Banyumas (IWANAMAS), mendatangi kantor Dewan untuk menuntut kejelasan nasib.
Ketua IWANAMAS, Agil Prasetyo mengatakan, kedatangannya ke kantor DPRD untuk menuntut penyelesaian honorer.
"Tujuannya yaitu sebenarnya kita menuntut Undang-Undang terkait penyelesaian honorer di 2024. Karena di Banyumas sendiri, honorer di Banyumas masih begitu banyak. Kisaran 4 ribu lebih itupun yang terdata di BKN. Dan masih ada beberapa teman-teman yang belum terdata di BKN. Kita mau memperjuangkan itu," katanya kepada Radarmas.
Selain agar data seluruh honorer harus jelas terdaftar di BKN. Mereka juga menuntut statusnya agar segera diangkat menjadi ASN.
"Yang diperjuangkan itu status kita menjadi ASN. Harapan kita tanpa adanya tes ataupun yang lainnya. Tetapi kalau memang dari Undang-Undang dan regulasi yang ada melalui tes, ya kita laksanakan," jelasnya.
BACA JUGA:Opini WTP Delapan Kali Berturut-Turut Diraih Purbalingga
Apalagi mereka sendiri telah ada yang mengabdi sejak 2005.
"Rata-rata ada yang susah mengabdi dari 2005, 2010, jadi macam-macam. Secara usia harusnya memang sudah diangkat. Kalau untuk yang 2005 terbentur dengan regulasi kalau yang untuk teman-teman baru 2010, 2011 kesini itu memang pada saat itu belum ada penyelesaian," bebernya.
Dalam tahapan pendaftaran PPPK, dari 5 ribu honorer diantaranya telah diterima dan dinyatakan lolos.
BACA JUGA:Persibangga Tergabung di Grup 1 Babak 32 Besar Liga 3 Nasional
"Intinya di 2021 kemarin terkait pendataan BKN itu yang masuk kurang lebih hampir 5 ribu di Banyumas sendiri. Dan itu sudah ada penyelesaian yang 2022 dan 2023 tes PPPK kemarin. Jadi ada beberapa yang sudah lolos. Dan untuk sisanya, itu sekitar 4 ribu lebih, belum ke angkat," ungkapnya.
Sehingga di tahun ini menurutnya, nasib 4 ribu honorer tersebut, khususnya mereka yang dari honorer non tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan dapat segera diangkat.
"Hasilnya tadi, pak Sardi kemarin berkunjung ke DPR RI. Itu ada kata baiklah untuk kita, yang tadinya ada tes dan ternyata tes itu hanya sekedar formalitas dan untuk bentuknya seperti apa, nanti kita liat kedepannya," pungkasnya. (win)