Tunggakan PBB- P2 di Cilacap Capai Rp 13 Miliar
Ilustrasi pelayanan pembayaran pajak PBB - P2 di kantor Bapenda Cilacap.-JULIUS/RADARMAS-
CILACAP, RADARBANYUMAS.CO.ID - Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Cilacap hingga November 2026 mencapai sekitar Rp 13 miliar.
Untuk mengurangi tunggakan, Bapenda Cilacap akan turun langsung ke desa dan kecamatan.
Kepala Bapenda Cilacap, Luhur Satrio Muchsin mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui penyebab masih banyaknya tunggakan pajak sekaligus mengingatkan masyarakat agar membayar kewajibannya.
"Kita akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Petugas juga akan mengecek apakah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sudah diterima oleh wajib pajak atau belum," katanya, Rabu (18/11/2026).
Dari pengecekan itu, diharapkan bisa diketahui apakah masyarakat belum membayar karena belum menerima SPPT atau karena alasan lainnya.
"Harapannya, langkah tersebut bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB-P2," tandasnya.
BACA JUGA:Denda Keterlambatan PBB-P2 Dihapus, Wajib Pajak Diberi Keringanan
Ia mengatakan, pajak yang dibayarkan masyarakat nantinya digunakan untuk pembangunan daerah.
Di antaranya pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, dan berbagai kebutuhan infrastruktur lainnya.
"Untuk itu, masyarakat yang masih memiliki tunggakan diharapkan segera melunasi kewajiban pajaknya. Sebab, hasil pembayaran pajak juga akan kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya. ***
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

