Jateng Tambah 12 Kawasan Industri Baru, Ijin Segera Terbit

SEMARANG, RADARBANYUMAS.CO.ID – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menambah 12 kawasan industri baru di wilayahnya segera terealisasi.

Kawasan industri itu, potensinya tersebar di Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Grobogan

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM,  Todotua Pasaribu menjanjikan penyelesaian perizinan 12 kawasan industri baru tersebut  paling lambat dalam 30 hari.

Komitmen tersebut menjadi respons atas permintaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mempercepat perizinan investasi, yang selama ini dinilai kurang lancar.

BACA JUGA:Gencarkan Penambahan Kawasan Industri Baru, Gubernur Ahmad Luthfi Gaet Investor Singapura

"Paling lama 30 hari. 12 Kawasan industri itu  sudah disampaikan Pak Gubernur, ini lagi berproses, paling lambat 30 hari,” kata Todotua disela acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sekaligus pembentukan Desk Investasi, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu, 11 November 2026.

Pihaknya akan segera memanggil 12 pelaku usaha kawasan industri tersebut untuk melakukan koordinasi dan mempercepat penyelesaian administrasi perizinan.

Menurutnya, pengembangan kawasan industri menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menarik investasi. Selain menyediakan kepastian lahan, keberadaan kawasan industri juga memudahkan konsolidasi pelayanan perizinan bagi investor dalam negeri maupun asing.

Todotua mengakui, perizinan masih menjadi persoalan klasik investasi, terutama untuk proyek berskala besar dan berisiko tinggi yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian.

BACA JUGA:Jateng Boyong Enam Penghargaan Adinata Syariah 2026, Taj Yasin Percepat Kawasan Industri Halal

Karena itu, Desk Investasi dibentuk sebagai penghubung pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha untuk mengurai hambatan perizinan, persoalan lahan, hingga kebutuhan infrastruktur.

“Kita juga berupaya menyelesaikan sumbatan-sumbatan daripada rencana investasi yang ada di daerah,” jelasnya.

Jawa Tengah menjadi lokasi keempat pembentukan Desk Investasi setelah Batam, Bali, dan Sumatera Utara. Berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, layanan tersebut juga mencakup wilayah DIY dan Jawa Timur dengan fokus penanganan investasi bernilai di atas Rp1 triliun.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, percepatan perizinan menjadi kebutuhan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja.

Sumber: