Angka Kelahiran Anjlok Terancam Krisis Populasi

JEPANG, RADARBANYUMAS.CO.ID - Krisis populasi di Jepang terjadi karena kombinasi faktor ekonomi, sosial, budaya kerja, dan perubahan pola hidup generasi muda.

Dalam 2024, negara itu mencatat hanya 686 ribu kelahiran, sementara jumlah kematian mencapai 1,59 juta jiwa. Kondisi tersebut membuat populasi Jepang terus menyusut dan menua dengan cepat.

Salah satu akar masalah terbesar adalah budaya kerja yang sangat menuntut sejak era pascaperang. Pakar demografi dari Universitas Meiji, Ryuichi Kaneko menilai, Jepang terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi hingga mengabaikan kehidupan keluarga.

“Jepang membangun masyarakat yang memprioritaskan aktivitas ekonomi secara ekstrem,” ujarnya.

BACA JUGA:60 Akta Kelahiran Warga Desa Serang Purbalingga Diganti Usai Hanyut Diterjang Banjir Bandang

Dia menambahkan, pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan perawatan lansia selama ini dianggap urusan pribadi dan sebagian besar dibebankan pada perempuan.

Selain itu, biaya hidup yang tinggi, harga properti mahal, dan upah yang stagnan membuat banyak anak muda enggan menikah atau memiliki anak. Budaya kerja lembur yang kuat juga membuat keseimbangan hidup dan keluarga sulit tercapai.

Di sisi lain, perubahan pola pikir generasi muda turut memengaruhi. Banyak warga Jepang kini merasa tetap bisa hidup nyaman tanpa menikah.

Survei 2022 menunjukkan, minat menikah di kalangan orang dewasa lajang terus menurun, bahkan sebagian memilih tidak memiliki hubungan romantis sama sekali.

BACA JUGA:Masih Ada Catin Tak Miliki Akta Kelahiran, KUA Kecamatan Tambak Gandeng Kayim

Perempuan Jepang juga semakin mandiri secara ekonomi. Namun dalam masyarakat yang masih cukup patriarkal, perempuan menikah sering tetap diharapkan menjadi pengasuh utama anak dan keluarga.

Beban ganda antara karier dan rumah tangga membuat banyak perempuan memilih menunda atau menghindari pernikahan.

Pemerintah Jepang sudah mencoba berbagai cara untuk meningkatkan angka kelahiran. Mulai dari subsidi anak, perluasan penitipan anak, bantuan perumahan, sistem kerja empat hari seminggu, hingga aplikasi kencan resmi dari pemerintah daerah.

Selain itu, Jepang mulai melonggarkan aturan imigrasi untuk menutupi kekurangan tenaga kerja, terutama di sektor perawatan lansia dan manufaktur.

Sumber: