DPRD Banyumas Soroti Pendapatan Daerah, Belanja Pegawai Dievaluasi

PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.CO.ID – DPRD Kabupaten Banyumas memberikan sejumlah rekomendasi penting dalam Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyumas Tahun Anggaran 2025, Selasa (5/5). Fokus utama diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah hingga evaluasi belanja pegawai.

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah. Sejumlah catatan strategis disampaikan untuk perbaikan kebijakan ke depan.

Anggota Pansus Pembahasan LKPJ, dr. Henry Christianto, menjelaskan terdapat beberapa poin rekomendasi utama. Salah satunya terkait optimalisasi pendapatan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Strategi yang dapat diterapkan termasuk sosialisasi, dan edukasi, pengembangan sistem informasi pajak serta kerja sama antar instansi,” ujarnya. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat basis penerimaan daerah.

BACA JUGA:Tarif Integrasi Trans Banyumas Dihapus, DPRD Sebut Pilihan Berat

Ia menambahkan, strategi tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan pajak yang lebih efektif. Dengan demikian, potensi pendapatan daerah bisa digali secara maksimal.

Rekomendasi berikutnya adalah penguatan sistem dan monitoring pencapaian pendapatan serta retribusi daerah. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

“Penguatan sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dalam pengelolaan retribusi dan pendapatan daerah,” tuturnya. Sistem yang kuat dinilai menjadi kunci optimalisasi pendapatan.

DPRD juga menyoroti pentingnya pemberian insentif bagi OPD pengelola retribusi daerah. Namun, insentif tersebut harus diberikan secara terukur dan berbasis capaian.

BACA JUGA:DPRD Purbalingga Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Fokus PAD hingga Pelayanan Publik

“Pemberian insentif menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kinerja dan pendapatan daerah. Namun, insentif yang dikembalikan ke OPD terkait harus berdasarkan pencapaian yang jelas dan terukur,” tegasnya.

Selain itu, DPRD mendorong penyesuaian postur APBD dengan program Trilas. Kebijakan ini diharapkan berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Banyumas.

“Postur APBD yang disesuaikan dengan prinsip Trilas, adalah sangat penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” ucapnya.

Tak hanya itu, DPRD juga merekomendasikan rasionalisasi belanja pegawai. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan anggaran tanpa mengorbankan tenaga kerja.

Sumber: