Banner v.2

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Muhammadiyah, Perluas Perlindungan Pekerja hingga UMKM

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Muhammadiyah, Perluas Perlindungan Pekerja hingga UMKM

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Yogyakarta.-Deni Arifianto/Radar Banyumas-

YOGYAKARTA, RADARBANYUMAS.CO.ID - BPJS Ketenagakerjaan memperluas jangkauan perlindungan pekerja melalui kerja sama strategis dengan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

Kolaborasi ini diarahkan untuk menjangkau lebih luas pekerja rentan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta komunitas produktif.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Yogyakarta, Jumat (24/4/2026).

Saiful mengatakan, kolaborasi kedua pihak menjadi langkah strategis untuk mendorong optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

BACA JUGA:CV Purbayasa Serahkan Santunan Klaim BPJS Ketenagakerjaan Purbalingga kepada Ahli Waris Pekerja

“Kerja sama ini tidak hanya menyasar pekerja di lingkungan Muhammadiyah, tetapi juga diperluas ke seluruh ekosistemnya, termasuk pekerja rentan dan pelaku UMKM,” ujar Saiful dalam release tertulis. 

Saiful menambahkan, jaringan luas Muhammadiyah hingga ke tingkat akar rumput menjadi kekuatan penting dalam memperluas edukasi dan literasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain perlindungan dasar, kerja sama tersebut juga mencakup pengembangan manfaat tambahan, termasuk layanan keuangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Menurut Saiful, kolaborasi ini membuka peluang penguatan program upskilling dan reskilling bagi tenaga kerja agar lebih kompetitif di era digital.

BACA JUGA:Tak Perlu Lagi Antre Lama, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Kini Bisa Lewat Antrean Online

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar. Kita harus mampu mencetak tenaga kerja yang kompetitif, termasuk di tengah perkembangan gig economy dan pekerja digital,” katanya.

Kerja sama tersebut juga menjajaki potensi di bidang investasi melalui kajian bersama yang disesuaikan dengan kapasitas masing-masing pihak.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai kolaborasi ini sebagai langkah konkret dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami terus berupaya meningkatkan kesejahteraan, sekaligus mengambil peran sebagai bagian dari masyarakat luas. Karena itu, kerja sama ini menjadi langkah nyata dalam penguatan layanan dan perlindungan tenaga kerja,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: