Realisasi APBD Banjarnegara Baru 14 Persen, Risiko Ekonomi Daerah Ikut Terhambat

BANJARNEGARA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Realisasi belanja APBD triwulan pertama 2026 di Banjarnegara, belum mencapai target. Kondisi ini menjadi sorotan dalam rapat evaluasi pemerintah daerah, yang menekankan percepatan belanja agar tidak menghambat perputaran ekonomi.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK), Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana mengingatkan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menunda pelaksanaan program.

“Belanja daerah harus tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Dampaknya harus benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan, realisasi keuangan baru mencapai 14,48 persen, masih di bawah target 19,20 persen. Artinya, ada deviasi minus yang harus segera dikejar pada triwulan berikutnya.

BACA JUGA:Revisi Perda PDRD Banjarnegara Tak Ganggu APBD 2026

Amalia pun menyoroti kualitas pekerjaan proyek, terutama infrastruktur. Dia meminta, penyedia jasa tidak hanya mengejar penyelesaian cepat, tetapi juga menjaga mutu.

“Anggaran kita terbatas. Jadi hasil pekerjaan harus benar-benar berkualitas dan bertahan lama,” tegasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Riatmojo Ponco Nugroho menegaskan, perlunya percepatan sejak awal tahun agar tidak menumpuk di akhir anggaran.

“OPD harus segera mengakselerasi kegiatan, baik fisik maupun keuangan, termasuk pengendalian kontrak,” katanya.

Dia menyampaikan, total belanja APBD 2026 setelah pergeseran mencapai lebih dari Rp 2,29 triliun. Dengan nilai sebesar itu, keterlambatan realisasi berisiko menghambat dampak ekonomi yang seharusnya bisa langsung dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Wakhid Jumali menyinggung aspek transparansi. Dia meminta, OPD lebih terbuka dalam menyampaikan progres kegiatan kepada publik.

“Setiap OPD sebaiknya punya media sosial. Program yang berjalan harus diketahui masyarakat,” ujarnya.

Sumber: