Kepesertaan Aktif BPJS Hanya 74,85 Persen, Status UHC Non Cut Off Purbalingga Dicabut

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Status Universal Health Coverage (UHC) non cut off Kabupaten Purbalingga resmi dicabut sejak Januari 2026. Penyebabnya, kepesertaan aktif BPJS Kesehatan hanya mencapai 74,85 persen per 1 Februari 2026.

Angka tersebut berada di bawah ambang batas minimal 80 persen. Artinya, terdapat selisih 5,15 persen yang membuat status UHC non cut off tidak bisa dipertahankan.

DPRD Purbalingga langsung merespons kondisi tersebut. DPRD menyatakan akan memperjuangkan pengembalian status UHC agar masyarakat tetap terlindungi.

Wakil Ketua DPRD Purbalingga Aman Waliyudin menegaskan hal itu. Ia menyebut jaminan kesehatan menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.

BACA JUGA:Status UHC Purbalingga Dicabut, 17 Ribu Peserta BPJS Beralih dari Pemda ke PBI Pusat

“Harapan kami agar tetap bisa UHC seperti tahun sebelumnya, sehingga masyarakat terjamin kesehatannya,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Ia menyoroti tingginya biaya layanan kesehatan. Terutama untuk penyakit katastropik yang membutuhkan pembiayaan besar.

Jika tidak ditanggung BPJS Kesehatan, beban masyarakat akan meningkat. Kondisi ini dinilai berpotensi menekan ekonomi keluarga.

Sebagai solusi sementara, bantuan diberikan melalui Baznas. Namun skema tersebut belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan warga.

BACA JUGA:UHC Purbalingga Disorot, Forum Desak Anggaran Naik dari Rp20 Miliar ke Rp60 Miliar

“Kami berjuang nanti ke depan akan dihitung-hitung, jika memungkinkan UHC akan tetap berlaku di Kabupaten Purbalingga,” tegasnya.

DPRD mengakui adanya keterbatasan fiskal daerah. Pengembalian status UHC masih bergantung pada kemampuan anggaran.

Proyeksi tersebut akan dihitung dalam APBD Perubahan. Selain itu, realisasi anggaran berjalan juga menjadi pertimbangan utama.

Dinamika global turut memengaruhi kondisi keuangan daerah. Termasuk dampak tidak langsung dari konflik di Timur Tengah. (***)

Sumber: