Setya Arinugroho Minta Pemerintah Jateng Perkuat Sinergi Antisipasi Bencana Hidrometeorologi
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho-HUMAS DPRD JATENG UNTUK RADARMAS-
SEMARANG, RADARBANYUMAS.CO.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang diprediksi meningkat akibat fenomena La Nina lemah pada awal tahun ini. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sebagai kunci dalam menekan risiko bencana.
Ia menilai bahwa tantangan utama Jawa Tengah saat ini bukan hanya pada tingginya curah hujan, tetapi juga daya tahan lingkungan dan kapasitas masyarakat dalam mengelola risiko cuaca ekstrem.
“Kita tidak bisa lagi memandang bencana hanya sebagai fenomena alam semata. Ini soal tata kelola, kesiapan sosial, serta kemampuan kita beradaptasi dan berkolaborasi. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar, tapi masyarakat juga harus menjadi pelaku aktif dalam mitigasi,” ujar Setya Ari di Semarang, Selasa (4/3/2026).
Peringatan BMKG dan Kesiapan Daerah Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), indeks Nino 3,4 yang kini berada di angka –0,77 menandakan adanya La Nina lemah yang berpotensi meningkatkan curah hujan di sebagian besar wilayah Jawa Tengah. Kondisi ini diperkirakan dapat memicu peningkatan intensitas hujan lokal, terutama di kawasan pegunungan tengah dan daerah aliran sungai besar seperti Banyumas, Grobogan, serta Demak.
BMKG juga memperingatkan bahwa puncak hujan ekstrem berpotensi berlangsung singkat namun berdampak besar, karena pola cuaca kini kian tidak menentu akibat anomali iklim global. Menanggapi kondisi tersebut, Setya Arinugroho menilai bahwa pemerintah tidak boleh bersikap reaktif semata.
“Pendekatan penanggulangan bencana harus berubah dari paradigma tanggap darurat menjadi paradigma pencegahan. Artinya, setiap rupiah yang kita belanjakan untuk mitigasi dini jauh lebih efisien daripada biaya pemulihan pascabencana,” tegasnya.
Dampak di Lapangan dan Respons Pemerintah Banjir yang melanda sebagian wilayah Jawa Tengah sejak Februari lalu menjadi alarm penting. Di Kabupaten Grobogan, lebih dari 9.000 keluarga harus mengungsi dan 1.842 hektare lahan pertanian terendam. Jalur utama Semarang–Grobogan pun sempat lumpuh, menyebabkan distribusi logistik terganggu. Sementara di Demak, 23.214 jiwa terdampak banjir yang menenggelamkan rumah dan lahan produktif.
Setya Ari menyoroti bahwa dampak bencana tidak hanya menghantam infrastruktur, tetapi juga menggerus kesejahteraan masyarakat.
“Bayangkan, petani gagal panen, pedagang kehilangan stok, dan anak-anak sulit bersekolah. Ini bukan hanya kerusakan fisik, tapi kerugian sosial yang merembet ke banyak sektor,” ujarnya. “Karena itu, kecepatan pemerintah dalam memulihkan kondisi harus diimbangi dengan partisipasi aktif warga untuk menjaga lingkungannya.”
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Jateng memperluas program mitigasi banjir dan rob di kawasan pantai utara melalui pembangunan tanggul laut terpadu, normalisasi sungai besar, serta rehabilitasi saluran air dan jaringan drainase perkotaan. Program penanaman mangrove di pesisir Demak dan Pekalongan juga terus digencarkan untuk menahan abrasi dan penurunan muka tanah.
Di kawasan pegunungan, upaya pemantauan lereng rawan longsor dilakukan dengan teknologi sensor real time yang terintegrasi dengan aplikasi daring milik BPBD Jateng. Selain itu, penataan jalur evakuasi dan pembatasan pembukaan lahan pada zona kritis terus diperketat.
Pemberdayaan Masyarakat Jadi Pilar Utama Guna memperkuat kesiapsiagaan warga, pemerintah daerah bersama DPRD mendorong pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di lebih dari 140 lokasi rawan, lengkap dengan pelatihan simulasi evakuasi, pengelolaan logistik bencana, dan sistem komunikasi warga berbasis aplikasi lokal.
Setya Arinugroho menilai upaya ini krusial karena pengetahuan lokal sering kali menjadi garis pertahanan pertama sebelum bantuan datang.
“Kita perlu memberdayakan masyarakat sampai tingkat RT. Kesiapsiagaan bukan soal alat canggih, tapi soal budaya. Jika masyarakat terbiasa waspada dan saling bantu, dampak bencana bisa ditekan jauh lebih efektif,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
