Lelang Proyek Infrastruktur di Cilacap Dipercepat, 26 Proyek Bina Marga Sudah Berjalan

CILACAP, RADARBANYUMAS.CO.ID - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Cilacap mempercepat proses pelelangan proyek infrastruktur tahun anggaran 2026.

Hingga akhir Februari, sebanyak 26 paket pekerjaan sudah diproses. Dengan 23 paket di antaranya telah selesai sampai tahap penetapan pemenang.

Kepala Bagian PBJ Setda Cilacap, Hari Winarno mengatakan, percepatan ini dilakukan agar pelaksanaan fisik proyek tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

"Kami melakukan evaluasi menyeluruh terhadap paket-paket yang sudah masuk sistem lelang. Tujuannya agar pembangunan bisa segera berjalan dan manfaatnya cepat dirasakan masyarakat," ujarnya, Kamis (26/2/2026).

BACA JUGA:Awal Tahun, 17 Proyek Infrastruktur Senilai Rp31 Miliar di Cilacap Mulai Dikerjakan

Dari total pagu anggaran Rp 35,12 miliar, nilai kontrak hasil lelang menjadi Rp32,84 miliar. Artinya, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2,27 miliar atau sekitar 6,48 persen dari proses kompetisi tersebut.

Menurut Hari, percepatan ini juga menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan serapan anggaran sejak awal tahun.

Dengan waktu pelaksanaan yang lebih panjang, penyedia jasa diharapkan dapat bekerja lebih maksimal dan mengurangi risiko keterlambatan akibat cuaca maupun kendala teknis.

"Dengan waktu yang panjang, tentunya pihak penyedia dapat memaksimalkan sehingga resiko  keterlambatan atau non teknis lainnya dapat teratasi," tandasnya. 

BACA JUGA:Anggaran Infrastruktur di Kabupaten Cilacap Sebesar Rp 120 Miliar, Dibagi Merata ke 24 Kecamatan

Dalam waktu dekat, PBJ memprediksi akan menerima sekitar 60 paket baru dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), khususnya bidang Bina Marga.

Paket tersebut diperkirakan didominasi pekerjaan dengan nilai Rp 400 juta hingga Rp 500 juta.

"Kami perkirakan dokumennya masuk minggu ini atau minggu depan. Semakin cepat dilelang, semakin cepat pula pekerjaan fisik berjalan," tambahnya.

Ia menegaskan, seluruh proses lelang dilakukan sesuai aturan melalui Kelompok Kerja (Pokja).

Sumber: