Percepatan Pembangunan 2026 Dikebut, Lakukan Jemput Bola ke OPD
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Cilacap, Hari Winarno.-JULIUS/RADARMAS-
CILACAP, RADARBANYUMAS.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Cilacap mulai mempercepat proses pengadaan barang dan jasa agar pembangunan tahun 2026 bisa langsung berjalan sejak awal tahun.
Percepatan dilakukan dengan strategi jemput bola ke organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dinas yang memiliki paket pekerjaan besar dan bernilai tinggi.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Cilacap, Hari Winarno, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Cilacap agar proses tender tidak terlambat.
"Sejak awal tahun kami langsung mendatangi OPD, khususnya yang memiliki paket besar, supaya proses pengadaan bisa lebih cepat," kata Hari, Selasa (20/1/2026).
BACA JUGA:Pembangunan Kawasan Heritage Cilacap Tahap Pertama, Ditarget Selesai Desember 2025
Langkah awal dilakukan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Dari hasil koordinasi, DPUPR telah mengajukan 19 paket tender dari bidang bina marga.
Selain itu, dua paket dari bidang tata bangunan juga sudah masuk, dan dalam waktu dekat akan menyusul sekitar 10 hingga 15 paket lainnya.
Hari menjelaskan, seluruh paket tersebut sudah melalui proses pengecekan oleh kelompok kerja (Pokja) PBJ bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPTK untuk memastikan kelengkapan dokumen.
"Kami cek satu per satu. Ada beberapa yang perlu dilengkapi, tapi secara umum sudah siap untuk segera dilelang," lanjutnya.
BACA JUGA:Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat di Cilacap Ditarget Rampung Akhir 2026
Selain DPUPR, PBJ Setda Cilacap juga melakukan pendampingan ke OPD lain, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Hari, pergantian pejabat pasca pelantikan membuat sejumlah OPD masih perlu penyesuaian administrasi.
"Kami mendampingi agar OPD tidak bingung dan proses pengadaan tetap sesuai jadwal," jelasnya.
Dari paket DPUPR yang sudah masuk, Pemkab Cilacap menargetkan pemenang tender bisa ditetapkan pada awal Februari 2026. Surat Perintah Kerja (SPK) diharapkan dapat diterbitkan pada minggu pertama atau kedua Februari.
Sementara itu, hingga 13 Januari 2026 pukul 23.59 WIB, tercatat sebanyak 2.187 paket pengadaan telah diinput ke aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) dengan total pagu anggaran sekitar Rp 364 miliar.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
