Tursiman Sentil ASN Banjarnegara: TPP Bukan Hak Mutlak, Bisa Naik Bisa Turun

BANJARNEGARA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Mengawali hari kerja pertama di tahun 2026, Jumat (2/1), Penjabat Sekretaris Daerah Banjarnegara, Tursiman, melontarkan sejumlah peringatan keras kepada aparatur sipil negara (ASN).

Dalam apel pagi di lingkungan Pemkab Banjarnegara, isu kemandirian fiskal daerah hingga pengetatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menjadi sorotan utama.

Tursiman menegaskan, kondisi keuangan daerah yang masih bertumpu pada dana transfer pusat tidak bisa lagi dipertahankan. Menurutnya, tren penurunan transfer secara nasional, harus dijadikan alarm bagi Banjarnegara untuk segera berbenah.

“Kita tidak boleh terus menunggu jatah dari pusat. PAD kita masih ratusan miliar, ini justru harus jadi pemicu untuk lebih serius menggali potensi pajak dan retribusi daerah,” tegas Tursiman.

BACA JUGA:Pimpin Apel Peralihan Status 149 ASN Penyuluh Pertanian, Bupati Minta Swasembada Pangan Dijaga

Dia menyebut, ketergantungan fiskal sebagai tantangan besar yang harus dikurangi secara bertahap. Untuk itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta ikut ambil peran melalui kinerja dan inovasi, bukan sekadar rutinitas administratif.

Dalam konteks efisiensi, Tursiman menyoroti kebiasaan pemborosan di lingkungan kantor, mulai dari listrik hingga alat tulis kantor.

“Saya sering lewat sore atau malam, pegawainya sudah pulang tapi lampu masih menyala. Hal-hal kecil seperti ini kalau dibiarkan akan jadi beban anggaran,” ujarnya.

Dia juga mendorong optimalisasi aplikasi Srikandi untuk surat-menyurat agar penggunaan kertas bisa ditekan. Dengan nada bercanda namun menyengat, Tursiman menyindir penguasaan teknologi ASN.

BACA JUGA:Sebagai Istri ASN, Anggota Dharma Wanita Persatuan Harus Menjaga Nama Baik dan Citra ASN

“Buka YouTube dan TikTok bisa, tapi jangan sampai buka aplikasi tugas malah kesulitan. Teknologi harus dipakai untuk memangkas birokrasi, termasuk perjalanan dinas yang tidak perlu rombongan besar,” katanya.

Namun, perhatian peserta apel paling tersedot saat Tursiman menyinggung kebijakan TPP. Ia menegaskan TPP bukan hak mutlak seperti gaji, melainkan penghargaan atas kinerja.

“TPP itu bisa naik, bisa turun. Tergantung disiplin dan capaian kerja. Jangan sungkan menilai staf secara objektif. Kinerja kurang, TPP-nya dikurangi,” tandasnya.

Ke depan, Pemkab Banjarnegara akan menerapkan pola reward and punishment yang lebih ketat melalui penilaian kinerja individu maupun organisasi.

Sumber: