Fraksi DPRD Purbalingga Soroti Sejumlah Poin dalam Raperda Perubahan APBD 2025

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Rencana pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga, pada perubahan APBD tahun anggaran 2025, mendapat sorotan dari sejumlah Fraksi di DPRD Kabupaten Purbalingga.

Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2025, Jumat, 18 Juli 2025.

Salah satunya diungkapkan Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Agus Priyanto. Meskipun menyatakan dukungan terhadap Raperda tersebut, namun mereka memberikan sejumlah catatan.

Terutama menyoroti turunnya pendapatan transfer dari pusat.Serta naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 8,99 persen. 

BACA JUGA:Jembatan Gantung Sindang- Banjaran Segera Diperbaiki, Diusulkan Pada APBD Perubahan 2025

"Kami mohon penjelasan mengenai sumber PAD yang mengalami kenaikan dan turunnya pendapatan transfer," kata Politisi dari Kecamatan Bobotsari ini.

Fraksi PKB melalui juru bicaranya Hamid, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keberpihakan anggaran. 

"Kami mengapresiasi penyesuaian anggaran yang dilakukan Pemkab dan mendorong agar kebijakan efisiensi tetap memperhatikan sektor-sektor pelayanan dasar yang menyentuh langsung masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial," ungkapnya.

Fraksi PKB mengkritisi peningkatan anggaran pemeliharaan jalan yang melonjak dari Rp10 miliar menjadi Rp68,5 miliar, di sisi lain pembangunan jalan dan jembatan justru dihapus.

BACA JUGA:Perbaikan SD Negeri 1 Slinga Paling Cepat pada APBD Perubahan Tahun 2025

Fraksi PKS melalui Padang Kusumo menilai bahwa Raperda telah disusun secara yuridis formal dan sesuai aturan yang berlaku. 

Namun, Fraksi PKS meminta penjelasan terkait perkiraan turunnya laba BUMD sebesar 2,14 persen serta langkah strategis pemerintah daerah atas penurunan transfer dari pusat.

Fraksi Partai Golkar berharap pelaksanaan program-program prioritas dapat segera diakselerasi.

“Bupati Purbalingga perlu segera mewujudkan program Alus Dalane Dan Kepenak Ngodene," ujar juru bicara Partai Golkar Idrus Arjasmoro 

Sumber: