Purbalingga Targetkan Angka Stunting Turun Jadi 19 Persen pada 2026
Diana Prastianingrum menjelaskan terkait kondisi stunting yang ada di Kabupaten Purbalingga.-Muna Nadhifa Zakiya/Radarmas-
PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Kesehatan menargetkan penurunan angka stunting hingga mencapai 19 persen pada tahun 2026, dan terus ditekan hingga 14 persen pada tahun 2030. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen besar untuk menciptakan generasi masa depan yang sehat dan tangguh.
Menurut data Dinas Kesehatan yang dihimpun melalui aplikasi e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) per Mei 2025, prevalensi stunting di Purbalingga tercatat sebesar 13,3 persen.
Namun, angka tersebut berbeda dengan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang mencatat angka 22,3 persen. Perbedaan ini terjadi karena SSGI bersifat survei berbasis sampel yang dilakukan setiap tahun, sedangkan e-PPGBM berdasarkan laporan langsung dari lapangan.
Stunting sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Kondisi ini sering kali muncul sejak masa 1.000 hari pertama kehidupan, periode emas tumbuh kembang anak yang krusial.
BACA JUGA:Komitmen Tekan Angka Stunting, Cakupan ASI Eksklusif Baru 77,50 Persen
Dampaknya bukan hanya pada tinggi badan anak yang lebih pendek dari usia sebayanya, tetapi juga pada perkembangan otak dan kemampuan belajar di masa depan.
“Banyak faktor yang menyebabkan stunting, seperti kekurangan asupan makan, penyakit infeksi, bisa juga dari pola asuhnya,” ujar Diana Prastianingrum, Programer Gizi di Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, saat ditemui di kantornya, Senin (7/7).
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, mulai dari Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk mencukupi kebutuhan gizi anak, hingga distribusi PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus) bagi anak yang sudah terindikasi stunting.
“Untuk sekarang program yang ada hanya secara umum, yaitu program gizi masyarakat,” tambah Diana. Meski demikian, ia menegaskan program-program tersebut terus dikembangkan dan akan melibatkan lebih banyak lintas sektor.
BACA JUGA:PLKB Kecamatan Kedepankan PMT Atasi Stunting
Penanganan stunting di Purbalingga tak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan semata. Sejumlah instansi lintas sektor ikut terlibat, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DinRumKim), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DinPerMasDes), Kementerian Agama, hingga kader desa dan tim penggerak PKK.
Namun, Diana mengakui masih banyak tantangan di lapangan. Salah satu yang paling mendasar adalah kesadaran orang tua terhadap kondisi anak mereka sendiri. “Tantangannya yaitu orang tua masih kurang aware dengan anaknya, dan evaluasi masih kurang, belum dilakukan secara optimal,” tuturnya.
Karena itu, pihaknya terus mendorong peran aktif masyarakat, terutama para orang tua, untuk lebih peduli terhadap tumbuh kembang buah hati mereka. Salah satu langkah sederhana namun berdampak besar adalah datang rutin ke posyandu, agar pertumbuhan anak bisa dipantau secara berkala.
“Selain itu, orang tua juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Karena infeksi itu salah satu penyebab stunting juga,” imbau Diana. (mnz)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

