Pemerintah Dorong Reformasi Pendidikan dan Tegaskan Komitmen Bersama SPMB Transparan

BANJARNEGARA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Banjarnegara, Jumat (2/5), tak hanya menjadi seremoni rutin. Dalam upacara yang digelar di Alun-alun Banjarnegara itu, pemerintah daerah menegaskan komitmen penting: pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (SPMB) harus transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.

Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali, memimpin langsung pembacaan pernyataan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Ia mengajak seluruh elemen pendidikan di Banjarnegara, mulai dari dinas, sekolah, camat, hingga Kementerian Agama, untuk mengawal proses seleksi murid baru agar tidak menimbulkan ketimpangan dan kecurigaan publik.

“Dalam dua bulan ke depan, kita akan menghadapi proses penerimaan murid baru. Maka, mari kita pastikan sistem ini berjalan lancar, objektif, transparan, dan adil. Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal kepercayaan publik,” kata Wakhid dalam sambutannya.

Selain pembacaan komitmen, upacara juga diisi dengan penyampaian pidato resmi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, yang secara nasional menekankan arah kebijakan baru pendidikan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA:179 Atlet Banjarnegara Tembus PTN Lewat Jalur Prestasi, Bukti Olahraga Buka Jalan Masa Depan

BACA JUGA:Banjarnegara Fokuskan Lima Isu Strategis, Bupati Luncurkan Kanal Aduan Warga

“Presiden menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional. Pendidikan tidak hanya untuk mencerdaskan, tapi untuk memutus rantai kemiskinan dan membangun keadaban bangsa,” kutip Wakhid dari sambutan menteri.

Dalam sambutan tersebut, Abdul Mu’ti menyoroti program revitalisasi pendidikan, mulai dari perbaikan sarana prasarana, pembelajaran digital, hingga peningkatan kualitas guru melalui kompetensi dan kesejahteraan.

Kementerian juga menggulirkan kebijakan kurikuler dan pedagogis baru, termasuk penerapan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), pengajaran Koding dan Kecerdasan Buatan (AI), serta kebijakan karakter anak seperti “Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.”

“Guru tidak lagi hanya mengajar. Mereka diharapkan jadi mentor, konselor, bahkan orang tua kedua bagi siswa. Pendidikan karakter kembali jadi fondasi utama,” demikian kutipan dari sambutan Menteri.

Di tingkat daerah, Pemerintah Banjarnegara melihat Hardiknas sebagai momentum memperkuat kerja lintas sektor demi mewujudkan akses pendidikan yang berkeadilan.

“Kita tidak bisa biarkan ada anak yang kehilangan akses pendidikan hanya karena domisili, ekonomi, atau faktor lain. Ini amanat konstitusi,” tegas Wakhid.

Dengan komitmen yang diikrarkan secara terbuka, publik kini menanti implementasi konkret dari tekad tersebut. Terutama dalam menghadapi pelaksanaan SPMB yang kerap menjadi sorotan karena potensi praktik tidak adil dan diskriminatif. (jud)

Sumber: