Angka Stunting Kabupaten Purbalingga Turun Jadi 11,34 Persen

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Tim dari Sekretariat Wakil Presiden RI (Setwapres RI) melakukan monitoring penanganan stunting di Purbalingga, Selasa 11 Februari 2025. Dari data Elektronik Pelaporan dan Pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM), angka prevalensi stunting atau gangguan pertumbuhan kronis pada anak di Kabupaten Purbalingga tercatat turun 0,44 persen. Yaitu dari 11,78 persen pada tahun 2023 menjadi 11,34 persen di tahun 2024. 

Meski demikian, stunting tetap menjadi masalah nasional yang harus dientaskan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Penanganan stunting di Purbalingga juga dilaksanakan berhimpitan dengan penanggulangan kemiskinan, terutama 8 area intervensi misalnya RTLH, sanitasi, akses air bersih dan lain sebagainya," kata Bupati Purbalingga diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, Suroto saat paparan di hadapan Tim Setwapres RI di ruang rapat Bupati.

Suroto juga menjelaskan gambaran kasus stunting di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sesuai ePPGBM. Sebanyak 61.344 balita atau 96,8 persen telah dilakukan penimbangan. Hasil penimbangan tersebut terdapat 6.487 balita (10,6%) termasuk underweight atau kurus berdasar tinggi badan, 2.969 balita (4,8%) wasting atau kurus berdasar umur dan 6.956 balita (11,34%) stunting.

BACA JUGA:PLKB Kecamatan Kedepankan PMT Atasi Stunting

BACA JUGA:Anggaran PMT Purbalingga Capai Rp 10,2 Miliar untuk Penanganan Stunting

Perihal penanganan stunting, Pemkab Purbalingga juga selalu memberi dukungan anggaran intervensi. Baik intervensi sensitif melalui sejumlah OPD, maupun intervensi spesifik oleh Dinas Kesehatan.

Total anggaran untuk intervensi spesifik (oleh Dinkes) sebesar Rp 81,5 miliar. Kegiatannya meliputi : screening dan pelayanan kesehatan remaja putri, calon pengantin, ibu hamil dan bayi/balita; pemberian makanan tambahan kepada balita dan Ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK); penyediaan JKN PBI-APBD; penyediaan alat kesehatan, obat dan BMHP; jambanisasi; penggerakan kader kesehatan dan naping; dukungan operasional puskesmas dalam penanganan stunting.

Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga juga mencatat sejumlah faktor determinan dalam kasus stunting tahun 2024. Faktor determinan tertinggi yakni lingkungan keluarga dengan kebiasaan merokok (51,51%), kedua, kepesertaan JKN (28,61%), selanjutnya riwayat masalah kesehatan ibu hamil (10,97%), jamban sehat (4,62%), penyakit penyerta (3,13%), air bersih (1,04%), dan kecacingan (0,13%).

"Untuk balita yang belum ter-cover JKN, dapat dicover melalui program UHC," rincinya.

BACA JUGA:BPNT Mulai Disalurkan, DKPP Purbalingga: Fokus Desa Lokus Stunting

BACA JUGA:Dari 22 Puskesmas, Lebih Dari 50 Persen Capai Angka Stunting di Bawah 10 Persen

Suroto juga menyampaikan, tantangan mengenai stunting juga menyangkut data. Pasalnya untuk mengetahui kasus prevalensi stunting terdapat 2 sumber data, antara lain : ePPGBM dan Survei Status Gizi Indonesia/Status Kesehatan Indonesia (SSGI/SKI). Data ePPGBM merupakan data by name by address balita real time bulanan yang dilakukan oleh puskesmas, sedangkan SSGI/SKI merupakan survei tahunan dengan metode sampling.

Sementara itu, Asisten Deputi Kesehatan, Gizi dan Pembangunan Keluarga, Sekretariat Wakil Presiden RI, Angelina Shinta Puspitasari menyampaikan kedatangannya ke Purbalingga untuk melihat secara langsung bagaimana proses dan program dari percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Purbalingga.

Sumber: